- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA – Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah memperhatikan pesta demokrasi tingkat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) karena memiliki kedinamisan serta risiko kerawanan tinggi. Menurut Doli perlu ada pembinaan berdemokrasi di desa.
Dia mengatakan Pilkades berada di tingkat terbawah dalam pesta demokrasi sehingga perlu perhatian.
"Karena locus-nya kecil. Interaksinya intensif, tarik menarik kepentingannya menonjol. Maka sering sekali menimbulkan konflik, bahkan pemilihan kepala desa itu memakan korban jiwa," kata Doli, dalam keterangannya yang dikutip pada Sabtu, 29 Mei 2022.
Saran Doli ke pemerintah soal Pilkades itu diamini Koordinator Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta, Tubagus Agnia. Dia setuju dengan pernyataan Doli lantaran Pilkades memiliki risiko dalam pelaksanaannya dan menyebabkan hal-hal serius hingga berpotensi bisa memunculkan korban.
Ahmad Doli Kurnia
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Tubagus bilang pesta demokrasi mesti jadi proses pendidikan polisik yang menyenangkan untuk masyarakat. Maka itu, semestinya harus memunculkan ketentraman bagi masyarakat desa.
"Pesta demokrasi ini harus menjadi hal yang menyenangkan bagi masyarakat. Bukan menjadi hal yang mencekam sehingga takutnya banyak masyarakat yang abai," tutur Tubagus.
Pun, Ahmad Doli menambahkan Pilkades juga harus jadi momentum baik untuk mengevalusi kinerja perangkat desa. Penataan ini terkait soal penataan kelembagaannya, regulasinya maupun pengelolaan daerahnya.
Kemudian, ia menyinggung agenda revisi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang memuat aturan pemerintahan desa. Kata Doli, sejak awal, sudah ada upaya memasukkan revisi atau penyempurnaan UU tersebut.
Dia menekankan revisi UU tersebut jadi usulan meskipun dianggap jadi entitas paling kecil dalam struktur pemerintahan.
"Kita harus mempunyai perhatian khusus. Apalagi, dana desa makin lama, makin besar," jelas Doli.
