- U-Report
VIVA – Anggota Komisi X DPR RI Nuroji mengkritik rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif tiket masuk wisata Candi Borobudur. Menurutnya, pemerintah tidak perlu menaikkan harga setinggi yang diucapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Nurohi mengatakan, dari wacana kenaikan yang diungkapkan Luhut bertolak belakang dengan promosi destinasi wisata.
"Memang Borobudur perlu dijaga kelestariannya, tapi bukan dengan menaikkan tarif yang selangit. Itu bertolak belakang dengan promosi destinasi wisata ini, kepentingan konservasi dan wisata memang perlu seimbang. Tapi bukan menaikkan harga setinggi itu," kata Nuroji dari keterangan, Minggu 5 Juni 2022.
Nurohi juga menyoroti, dari rencana pembatasan jumlah wisatawan yang naik ke Candi Borobudur bisa dilakukan dengan membatasi jumlah pengunjung atau dengan cara bergiliran atau antre.
“Hal lain yang bisa dijadikan alternatif solusi pelestarian Candi Borobudur adalah dengan menutup area candi pada waktu-waktu tertentu untuk perawatan atau pengurangan beban berat candi,” jelasnya.
Sebelumnya, Menko Luhut menyampaikan rencana pembatasan kuota turis asing ke Candi Borobudur dengan hanya memperbolehkan 1.200 orang per hari. Dari pembatasan itu juga berpengaruh terhadap biaya tiket masuk bagi turis domestik maupun asing.
Adapun untuk turis domestik biaya masuk sebesar Rp750.000 untuk sekali masuk. Luhut mengatakan langkah ini dilakukan untuk menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya nusantara.
“Kuota turis yang ingin naik ke Candi Borobudur sebanyak 12.00 orang per hari, dengan biaya 100 dolar untuk wisman dan turis domestik sebesar Rp750 ribu. Khusus untuk pelajar, kami berikan biaya Rp5.000 saja,” jelas Luhut dari Instagramnya.
Selain itu, Luhut menyampaikan untuk semua turis yang akan memasuki Candi Borobudur harus menggunakan tour guide dari warga lokal di sekitar kawasan Borobudur.
“Ini kami lakukan demi menyerap lapangan kerja baru sekaligus menumbuhkan sense of belonging terhadap kawasan ini. Sehingga rasa tanggung jawab untuk merawat dan melestarikan salah satu situs sejarah nusantara ini bisa terus tumbuh dalam sanubari generasi muda di masa mendatang,” terang Luhut.
Baca juga: Luhut Umumkan Harga Tiket Candi Borobudur Akan Naik Jadi Rp750 Ribu
UU Pemilu Perlu Direvisi sebagaimana Pertimbangan MK, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI menyatakan sepakat bahwa UU Pemilu perlu dilakukan revisi sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
