- Twitter @jokowi
VIVA – Langkah politik Presiden Jokowi yang mengangkat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas sebagai Menteri Perdagangan jadi sorotan. Cara Jokowi ditangkap untuk kepentingan 2024.
Pakar politik, Hanta Yuda menganalisa dengan Zulhas jadi Menteri Perdagangan maka tiga ketua umum di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menjabat menteri. Dua pentolan lainnya di KIB yaitu Ketum Golkar Airlangga Hartarto menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Ketum PPP Suharso Monoarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Menurut Hanta, resminya Zulhas jadi menteri sebagai sinyal persetujuan politik untuk 2024.
"Ya, kalau dikaitkan dengan KIB, tentu kalimat yang kita gunakan kalau tidak sebagai bentuk dukungan. Paling tidak, itu sinyal persetujuan," kata Hanta dalam Kabar Petang tvOne yang dikutip VIVA, Kamis, 16 Juni 2022.
Dia menyinggung KIB yang sebelumnya menggelar silaturahmi nasional di kawasan Senayan, 4 Juni 2022 lalu. Saat itu, hadir Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi.
Hanta kemudian mengaitkan silaturahmi KIB itu yang saat ini berlanjut dengan pelantikan Zulhas oleh Jokowi di Istana pada Rabu kemarin. Bagi dia, rangkaian alur politik itu sebagai sinyal yang beda namun satu kepentingan.
Presiden Jokowi bersama Mendag Zulkifli Hasan dan Menteri ATR Hadi Tjahjanto.
- YouTube Sekretariat Presiden
Menurut Hanta, jika tujuannya benar berkoalisi, maka manuver KIB bisa saja membuat petinggi Golkar, PAN, dan PPP dapat sanksi politik dari Jokowi.
"Kalau lah KIB itu dibaca sebagai manuver politik yang liar yang dilakukan oleh PAN bersama Golkar dan PPP.
Menurut saya mungkin sebaliknya bisa jadi dapatkan sanksi politik. Nah, sekarang jawabannya PAN mendapatkan posisi stratagis," jelas Hanta yang juga Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia itu.
Menurut Hanta, bisa saja KIB sebagai perahu politik Jokowi untuk memperjuangkan suksesornya pada 2024 mendatang. Dia menekankan ada dugaan Jokowi ingin suksesornya agar bisa melanjutkan visi misinya. Isu beredar Jokowi inginkan Ganjar Pranowo sebagai suksesornya.
"Menjadikan perahu alternatif untuk suksesor Pak Jokowi yang mungkin akan lanjutkan visi misi Pak Jokowi dan tidak berlebihan untuk dibaca ke arah sana," sebut Hanta.
Meski demikian, ia menganalisa dari sisi lain. Dia menekankan Jokowi berupaya ingin membangun politik akomodatif. Cara itu dengan menggagas stabilitas politik pemerintahan yang efisien dengan mengakomodir parpol ke depan.
Hanta bilang secara politik, Jokowi juga membutuhkan PAN. Kata dia, PAN bisa menjadi jangkar untuk Jokowi.
"Katakanlah PAN yang berbasis terhadap Islam modernis yaitu Muhammadiyah. Sementara, sudah ada PKB dan PPP yang berbasis NU. Dengan hadirnya PAN, menguatkan kaki-kaki politik pak Jokowi dari kelompok Islam dari PAN," ujarnya.
Tanggapan PAN
Ketua DPP PAN Saleh Daulay mengatakan dengan dipilihnya Zulhas sebagai salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju merupakan kepercayaan dari Jokowi. Bagi dia, hal itu juga sebagai penghargaan Jokowi terhadap eksistensi PAN di pentas politik nasional.
"Dan, karena itu lah kepercayaan yang diberikan ini tentu adalah tantangan yang tidak ringan yang harus diapresiasi dengan kerja-kerja keras," kata Saleh.
Maka itu, ia mengatakan Zulhas akan bekerja keras menjalankan amanat dari Jokowi untuk menyelesaikan persoalan seperti harga kebutuhan pokok. Saleh menyebut tugas itu tak mudah.
"Dengan demikian, ini tidak mudah. Harapan-harapan tersebut kita dukung sehingga nanti Bang Zulhas bisa melaksanakan tugas-tugas ini dengan baik," jelas Ketua Fraksi PAN di DPR tersebut.
Namun, ia menekankan dengan pengalaman sebagai pengusaha, Zulhas bisa menjalankan tugasnya sebagai Menteri Perdagangan. "Saya lihat bukan tugas-tugas yang baru. Apalagi beliau latar belakangnya sebagai pengusaha," ujar Saleh.
Wapres Ma’ruf Amin Berharap Kabinet Prabowo-Gibran Diisi Kalangan Profesional
Wapres Ma'ruf Amin menyebut kalangan profesional juga bisa mempresentasikan dari partai politik (parpol) atau non parpol.
