- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menyampaikan selamat kepada Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), yang dilantik sebagai menteri perdagangan untuk menggantikan Muhammad Lutfi.
Amin menilai posisi menteri perdagangan sebetulnya kurang sesuai dengan rekam jejak Zulkifli Hasan. Penunjukannya sebagai menteri perdagangan lebih karena faktor akomodasi politik daripada pertimbangan profesionalisme.
“Pemilihan menteri itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Kami sebagai mitra akan mendukung kebijakan yang baik dan berpihak pada rakyat. Sebaliknya kami akan mengkritisi kebijakan yang kami nilai tidak tepat,” kata Amin dalam keterangannya, Kamis, 16 Juni 2022.
Amin mengingatkan Zulkifli menghadapi sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang krusial dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak.
Satgas pangan Polda Jawa Tengah turun lapangan untuk mengecek minyak goreng.
- tvOne/ Teguh Joko Sutrisno
Pertama, krisis minyak goreng yang belum usai hingga saat ini. Harga minyak goreng curah sampai kini masih bertengger di angka Rp18.100 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 yang ditetapkan pemerintah.
“Pemerintah juga belum melaksanakan audit terhadap produsen CPO dan minyak goreng sebagai dasar perizinan ekspor. Kami minta hasilnya juga diumumkan secara terbuka,” kata Amin.
Persoalan kedua, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, stabilisasi stok dan harga bahan kebutuhan pokok yang saat ini melambung tinggi. Pemerintah tidak punya strategi yang mampu mengatasi persoalan stok dan harga pangan.
“Pengendalian pasokan dan permintaan bahan kebutuhan menjadi persoalan kronis yang terus berulang setiap tahun. Di musim panen harga pangan anjlok dan petani menangis. Sebaliknya di luar musim panen, konsumen dan pelaku usaha mikro menjerit karena harga pangan dan bahan baku usaha melonjak tinggi,” ujarnya.
Semestinya, menurut Amin, dengan kemajuan teknologi saat ini, selagi hasil pertanian bisa disimpan lebih lama, maka stabilitas stok bisa lebih terjaga. Ini memang bukan semata menjadi tugas pokok dan fungsi menteri perdagangan.
Persoalan Ketiga, sistem distribusi dan tataniaga barang kebutuhan pokok yang sering kali di luar kendali pemerintah. Menurut Amin, peran mafia pangan ataupun oligarki terasa makin kuat, seperti halnya pada kasus minyak goreng.
“Saya berharap menteri perdagangan yang baru bisa berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang ada,” ujarnya.
