- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyanggah kabar burung bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)--yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP--terbuka bagi tokoh kader partai lain untuk diusung sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2024.
Tidak ada peluang bagi kader partai lain, termasuk Ganjar Pranowo yang sempat ramai disebut-sebut, untuk diusung sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden, kata Airlangga dalam wawancara khusus dengan The Interview di Jakarta pada Jumat, 10 Juni 2022. Mengenai Ganjar, alasannya sudah cukup jelas, karena Ganjar merupakan kader PDIP.
Yang pasti, dia menekankan, KIB akan mengutamakan mengajukan kader partai anggota koalisi. "Kita masih harus bahas internal, dan diutamakan kader internal dulu," katanya tanpa menyebut satu pun nama.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Tetapi Airlangga mengisyaratkan bahwa KIB dapat saja mencalonkan tokoh nonpartai atau bukan kader partai politik apa pun. "Kalau enggak ketemu [calon presiden] dari internal [KIB], baru kita bahas kemudian," ujarnya, menjawab pertanyaan bagaimana dengan peluang nama-nama tokoh populer seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Jika ada kader partai lain yang malah dicalonkan oleh KIB, menurut Airlangga, itu akan menodai prinsip dan etika berpolitik, tidak hanya bagi KIB atau masing-masing partai di dalamnya, tetapi juga untuk si tokoh tersebut. Sebab, katanya, dalam berpartai politik, masing-masing kader telah menyatakan sumpah setia kepada partainya yang kemudian disahkan dalam wujud kartu tanda anggota (KTA).
Selain itu, tiap kader, di partai politik mana pun, dia mengingatkan, akan dinilai kapasitas dan integritasnya berdasarkan empat prinsip dasar, yakni PDLT: prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Nah, kalau ada seorang kader partai pindah ke partai lain, "T-nya itu jadi masalah".
Meski mengisyaratkan ada peluang bagi tokoh nonpartai diusung oleh KIB, Airlangga menjelaskan, ada syarat umum dan mutlak yang harus dipenuhi, yaitu tokoh tersebut harus memiliki ideologi dan visi yang sama. "Dan mau melanjutkan pembangunan," katanya.
