Bacakan Rekomendasi Rakernas PDIP, Ganjar: Capres Prerogratif Megawati
- Tangkapan kayar video YouTube PDIP
VIVA – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membacakan hasil rekomendasi rapat kerja nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan (PDIP) Tahun 2021 di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta pada Kamis, 23 Juni 2022. Ada tujuh rekomendasi yang disampaikan Ganjar.
Ganjar menyampaikan salah satunya keputusan terkait bakal calon presiden PDIP adalah hak prerogratif Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum.
“Rakernas II Partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai, dan tradisi demokrasi Partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai, Megawati Soekarnoputri," kata Ganjar di Rakernas PDIP.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat penutupan rakernas PDIP.
- Tangkapan layar video
Selain itu, Ganjar mengatakan Rakernas II menegaskan pentingnya melakukan penataan sistem politik pasca Pemilu 2024. Hal ini penting agar sesuai Demokrasi Pancasila, dengan melakukan koreksi sistem pemilu dan praktik politik liberal yang bersifat kapitalistik.
“Penuh semangat individual, penguatan peran dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,” jelas dia.
Pun, dia mengatakan Rakernas II Partai juga menekankan pentingnya pembumian Pancasila berdasarkan falsafah dan spirit kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila sebagai ideologi, falsafah, landasan dan bintang penuntun seluruh kebijakan strategis pemerintahan, dan menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Berkaitan hal tersebut, kurikulum pendidikan nasional di seluruh strata pendidikan harus memasukkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib,” ujarnya.
Ganjar saat membacakan rekomendasi tersebut di hadapan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, dan pengurus DPP PDIP termasuk Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi DPP PDIP M. Prananda Prabowo serta Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik Puan Maharani. Selain itu, ada juga Sekretaris Jenderal DPP Hasto Kristiyanto, dan Bendahara Umum DPP Olly Dondokambey.
