Mega Ungkap Alasan Punya Hak Prerogatif Pilih Capres

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Rakernas PDIP
Sumber :
  • PDIP

VIVA - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, membacakan hasil rekomendasi rapat kerja nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan Tahun 2021 di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta pada Kamis, 23 Juni 2022. Ada tujuh rekomendasi yang disampaikan Ganjar, salah satunya keputusan calon presiden PDI Perjuangan adalah hak prerogatif Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum.

img_title Gibran Minta Maaf Pernah Bikin Kecewa PDIP, Said Abdullah: Nasi Sudah jadi Bubur

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri

Photo :
  • Youtube PDIP

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Beda dengan Partai Lain

img_title PDIP Beberkan Alasan Dasco Layak Jadi Wapres Pengganti Gibran

Mantan Presiden, Megawati Soekarnoputri, pun menjelaskan kenapa partainya beda dengan partai politik lain yang tidak diberikan hak prerogatif kepada ketua umumnya.

“Saya harus jawab, ya tentu karena partainya lain-lain. tapi PDI Perjuangan, itu sangat mudah sebenarnya dicerna,” kata Mega.

img_title PDIP soal Wapres Pengganti Gibran: Barangkali yang Terbaik Pak Dasco

Baca juga: Tukang Bakso Trending Topik Gegara Omongan Megawati

Hasil Kongres

Di PDI Perjuangan, kata Mega, hak prerogatif itu diberikan kepada ketua umum. Tentu, pemberian tersebut bukan produk buatannya sendiri karena sekarang menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.

“Tapi, institusi tertinggi partai kami yang disebut kongres partai, itulah yang memberikan pada ketua umum terpilih, maka diberikan kepada dia hak prerogatif,” kata putri mendiang Presiden Soekarno ini.

Menurut dia, hak prerogatif itu sebenarnya bukan hanya memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi, Mega mengaku punya tanggung jawab yang sangat berat sebagai ketua umum, yaitu membawa kapal yang namanya PDI Perjuangan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Jadi kalau ada yang mengatakan, saya maunya ke kanan. Saya harus mengatakan kepada anak saya, itu salah. Kamu harusnya jalan di tengah. Kalau dia tidak mau mengerti, saya dapat menggunakan hak prerogatif saya. Kamu sudah saya peringatkan, bahwa kapal yang akan kita bawa itu di tengah. Maka tinggal ya,” ujarnya.

PDIP Desak Polri dan KY Kaji Ulang Rencana Pembentukan Polisi Khusus di Pengadilan

PDIP Desak Polri dan KY Kaji Ulang Rencana Pembentukan Polisi Khusus di Pengadilan

PDIP melalui Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Yulius Setiarto desak Polri dan Komisi Yudisial (KY) meninjau ulang rencana pembentukan satuan polisi khusus

img_title
VIVA.co.id
17 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut