- ANTARA/HO-Humas Kementerian Pertahanan
VIVA – Mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pengawas Keuangan (BPK), adalah sebuah prestasi. Apalagi itu berturut-turut. Seperti Kementerian Pertahanan (Kemhan), yang meraih predikat WTP. Kepemimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dipuji.
Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra menilai, predikat WTP ini juga memberi bukti kemampuan seorang menteri dalam mengawal institusi yang dipimpinnya.
"Saya pikir (WTP) itu memang harus dan memang sudah suatu kewajiban pemerintah seperti itu," kata Rizal Darma kepada wartawan, Selasa 28 Juni 2022.
Dia melihat, ada peran tangan dingin Prabowo yang membuat Kemhan mampu meraih WTP tersebut. Sehingga menjadi lembaga yang hebat, terutama dalam penggunaan anggaran dan menjalankan tugas di bidang pertahanan negara.
"Kalau (kinerja Prabowo) yang lain sudah cukup bagus, kerja sama pertahanan sudah cukup bagus, pengembangan industri pertahanan juga saya pikir sudah cukup fokus, peremajaan alutsista juga sudah (bagus)," kata Rizal Darma.
Dengan raihan WTP ini, sudah semestinya terus dipertahankan ke depannya. Agar, ini juga sebagai upaya untuk menghindari terjadinya potensi kebocoran anggaran dalam setiap proyek yang dilaksanakan oleh kementerian.
"Mungkin pengelolaan anggaran itu yang ke depan mesti diperhatikan sudah sesuai atau tidak," tegas dia.
Untuk diketahui, Kementerian Pertahanan RI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya secara berturut-turut sejak Tahun 2018.
Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2021 tersebut diterima oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto pada Selasa 28 Juni 2022.
Prabowo mengucapkan terima kasih. Baik itu kepada BPK maupun dari jajaran Kemhan dan TNI. Sehingga telah berhasil kembali meraih Opini WTP tersebut. capaian ini akan berdampak pada peningkatan pelaksanaan tugas Kemhan dan TNI ke depannya.
“Hasil dari capaian ini tentu akan sangat berdampak pada peningkatan pelaksanaan tugas ke depan. Hal tersebut juga dapat dikatakan adalah sesuatu yang merupakan minimum requirement. Yang merupakan landasan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI,” ujar Prabowo.
