- Tangkapan layar
VIVA – Pemerintah memutuskan untuk membeli solar-pertalite, harus menggunakan aplikasi MyPertamina. DPR pun memberi respon positif dan persetujuan terhadap kebijakan tersebut. Ada keadilan di dalamnya. Tetapi, bagaimana nasib masyarakat miskin atau yang tidak punya handphone?
Jelas anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, penggunaan aplikasi ini sebagai bentuk keadilan distributif.
“Menurut saya kerangka berpikirnya adalah keadilan distributif dalam penyaluran subsidi. Mekanisme yang ada saat ini tidak adil karena subsidi lebih banyak yang dinikmati oleh masyarakat mampu dari pada masyarakat yang berkekurangan,” kata Deddy Yevri, dalam keterangannya, Rabu 29 Juni 2022.
Politisi dari Dapil Kalimantan Utara ini mencontohkan, orang yang memiliki mobil dan motor lebih dari satu, pasti akan menggunakan BBM lebih banyak. Sedangkan masyarakat miskin yang tak memiliki kendaraan, tidak bisa mendapat manfaat dari subsidi terhadap BBM tersebut.
Padahal subsidi yang dikeluaran pemerintah itu, cukup membebani anggaran negara dan Pertamina. Juga mengurangi kemampuan pemerintah mengalokasikan dana subsidi yang dibutuhkan rakyat seperti petani, nelayan, difabel hingga UMKM.
“Jadi landasan berpikirnya adalah keadilan distributif dalam bentuk pengetatan penerima subsidi melalui sistem yang terpantau secara holistik dan real time,” ujar Deddy.
Dia juga yakin, penerapan kebijakan yang berlaku 1 Juli 2022 ini bisa menghindari terjadinya penyimpangan BBM bersubsidi. Dengan begitu, dapat ditekan adanya rembesan BBM bersubsidi ke sektor industri dan pertambangan hingga penyelundupan.
“Hal mana banyak terjadi di seluruh Indonesia dan terutama di daerah pedalaman, perbatasan, daerah pertambangan dan perkebunan serta daerah industrial,” katanya.
Dia juga menyadari, ada masyarakat yang tidak bisa mengakses jika menggunakan aplikasi. Terutama masyarakat miskin yang tidak memiliki handphone. Untuk ini, Pertamina bisa membuat kartu semacam e-toll atau e-money.
“Datanya bisa diambil dari Kemensos atau pemerintah daerah dan melalui proses penyaringan dan verifikasi oleh Kementerian ESDM,” katanya.
Agar proses ini dapat berjalan dengan baik, maka fundamentalnya adalah sumber data yang valid dan terverifikasi. Lalu penetapan penerima BBM bersubsidi yang realistis dan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah.
Penentunya juga adalah sosialisasi dan edukasi secara massif sebelum program ini dijalankan. Juga perlu ada masa uji coba dan pelaksanaan bertahap, sehingga masyarakat bisa menerima perubahan kebijakan BBM bersubsidi ini.
Dia menegaskan, mendukung program ini agar tekanan terhadap keuangan negara berkurang dan pemerintah memiliki keleluasaan.
“Khususnya di ruang fiskal yang lebih lebar, untuk melakukan program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat berpenghasikan kecil, yang memiliki kebutuhan spesifik, baik untuk dapat hidup layak maupun untuk usaha atau kegiatan bersifat produktif,” papar Deddy.
