Legislator PDIP Dukung Dibuat Aturan Penggunaan Ganja untuk Medis

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) I Wayan Sudirta.
Sumber :
  • ANTARA/Firman

VIVA – Anggota DPR RI I Wayan Sudirta mendorong pemerintah untuk mengatur penggunaan ganja untuk pengobatan medis di Indonesia.

Begini Pengakuan Chandrika Chika ke Keluarga Soal Menggunakan Narkoba

"Saya pribadi mendorong agar pemerintah dapat mengatur supaya penggunaan ganja tidak disalahgunakan," katanya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di pompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 30 Juni 2022.

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika menggelar RDPU dengan Santi Warastuti seorang pejuang ganja medis di Indonesia.

Sudah Menjenguk, Ayah Chandrika Chika Gak Nyangka Anaknya Pakai Narkoba

Anggota Komisi III DPR itu menyatakan pihaknya telah sepakat untuk mengubah ganja sebagai jenis narkotika golongan I menjadi golongan II yang dapat digunakan untuk pengobatan dan terapi. Dia beralasan yang menjadi landasan adalah aspirasi dan kebutuhan masyarakat pada kemanfaatan ganja untuk kepentingan pengobatan medis.

Daun ganja.

Photo :
  • The Texas Tribune
KPU Ungkap Alasan Abaikan Permintaan PDIP Tunda Penetapan Prabowo

Menurut dia, Wakil Presiden RI sudah memberi lampu hijau untuk pengkajian ganja bagi kebutuhan medis. "Kesepakatan internasional di mana PBB telah mengeluarkan ganja sebagai jenis narkotika," ujarnya.

Politikus PDIP itu menegaskan di Indonesia ganja masih dikategorikan sebagai jenis narkotika, sehingga setiap penyalanggunaan dalam pemakaiannya tetap harus berhadapan dengan hukum.

Selain itu, terkait norma hukum bersifat dinamis dalam artian dapat berubah kapan pun sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. "Kami mendukung ganja medis setelah melalui pengkajian dan tetap memproses hukum bagi penyalanggunaan ganja," katanya menegaskan.

Wayan mengatakan persoalan ganja untuk medis akan menjadi salah satu pembahasan utama saat RUU perubahan tentang Narkotika yang menjadi usul pemerintah telah masuk dalam tahap pembahasan bersama Komisi III DPR. (ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya