- VIVA/Lucky Aditya (Malang)
VIVA – Pemerintah berencana menerapkan transaksi jual beli minyak goreng atau migor menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Langkah itu dinilai akan membuat masyarakat repot untuk membeli sekadar migor.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, Hendro Susanto menyoroti kebijakan tersebut yang mestinya menyediakan kebutuhan pokok dengan stok yang aman dan harga terjangkau. Bukan sebaliknya malah menambah beban masyarakat dengan kebijakan tersebut.
"PKS yang DNA nya melayani masyarakat, maka kita bersuara dengan lantang untuk kebijakan itu. Akar masalah minyak goreng ada pada sisi produksi dan distribusi, bukan karena adanya lonjakan konsumsi," kata Hendro kepada wartawan, Kamis 30 Juni 2022.
Hendro menyampaikan rencana penggunaan PeduliLindungi bukan meringankan masyarakat untuk membeli migor. Dia menyindir cara itu malah akan menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat nantinya.
"Pemerintah jangan dong gonta-ganti kebijakan tata-niaga minyak goreng curah secara trial by error alias coba-coba. Namun, tidak menyelesaikan akar masalahnya," jelas Hendro.
Minyak goreng kemasan diduga tidak memiliki izin edar.
- Teguh Joko Sutrisno/ VIVA.
Kemudian, ia mengatakan kebijakan tersebut aneh. Bagi dia, pemerintah sehausnya bisa menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pasokan migor di tengah masyarakat.
"Contohnya, rencana terkait kebijakan penggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pembeli migor-curah. Itu aneh dan bukan solusi," tutur anggota Komisi E DPRD Sumut itu.
Hendro menambahkan, PKS menilai ide penggunaan aplikasi PeduliLindungi akan menyulitkan dan memberatkan masyarakat. Apalagi mayoritas pengguna minyak goreng curah adalah emak emak, dan pelaku UMKM.
"Mereka udah teriak-teriak sejak Februari 2022 kemarin agar migor harganya turun. Udah ganti menteri kok malah belum ada tanda tanda turun," ujarnya.
"Hari gini tuh, pemerintah harus benar-benar cermat dalam mengambil opsi kebijakan bagi masyarakat. Jangan menerapkan kebijakan yang menyusahkan rakyat," ungkapnya.
Hendro menyebutkan, kebijakan yang penting dan mendesak sekarang adalah membanjiri pasar dengan migor curah secara cukup. Harganya pun mesti sesuai harga eceran tertinggi atau HET.
"Mari kita logikakan dengan sederhananya, crude palm oil atau CPO yang berlimpah di pabrik tersebut seharusnya dapat diolah menjadi migor curah," sebutnya.
"Hari senin kemarin kami meninjau pabrik kelapa sawit di Batubara dan di Asahan, mereka terus memproduksi, dan tidak kekurangan untuk mencover kebutuhan migor di provinsi Sumut, yang herannya kenapa harga migor tak kunjung turun," tutur Hendro.
