VIVA – Polri menanggapi kritikan Anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon soal pembentukan Satgas Nusantara. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan Satgas Nusantara punya peran untuk pengamanan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
Menurut dia, Satgas Nusantara fungsinya juga sebagai cooling system. Kata Dedi, hal ini pernah dilakukan Pemilu 2019.
“Cooling system itu tentunya Satgas Nusantara tidak bekerja sendiri, ya bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, wartawan, media,” kata Dedi saat dihubungi wartawan pada Kamis, 30 Juni 2022.
Pun, dia menambahkan Satgas Nusantara ini juga untuk memberikan literasi-literasi yang sejuk, literasi menjaga persatuan, dan literasi untuk memitigasi berita-berita hoax.
“Termasuk itu berita-berita ujaran kebencian yang mengatasnamakan memecah belah bangsa. Itu yang sama-sama kita kelola,” jelas dia.
Fadli Zon.
- Twitter @fadlizon
Kemudian, di Pemilu 2019, Dedi menyebut dengan adanya cooling system itu berhasil. Sart itu, Tito Karnavian yang masih menjabat Kepolri menekankan konsepnya jangan sampai terjadi overhead yang berakibat fatal.
“Overhead itu kan bisa meledak ya meleduknya itu apa dengan cara colling system. Iya kita juga (Satgas Nusantara mencegah polarisasi-polarisasi)," tuturnya.
"Kita minta dari tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi sebagai colling system untuk menyejukan narasi-narasi yang berbau provokatif, penyebaran berita hoax yang berlebihan,” ujarnya.
Sebelumnya, Fadli Zon mengkritik Satgas Nusantara yang disiapkan Polri untuk mencegah politik identitas jelang Pemilu 2024. Menurut dia, langkah Polri itu berlebihan. Fadli bilang jika tujuan Satgas sebatas mencegah hoax maka tak masalah.
"Namun, ada banyak hal yang perlu dijelaskan sebelum polisi menempatkan isu politik identitas seolah adalah kejahatan atau tindakan melawan hukum," ujar Fadli, dalam keterangannya, Rabu, 29 Juni 2022.
Dia menekankan demikian karena perlu diperjelas maksud politik identitas yang seolah-olah jadi kejahatan.
"Sejak kapan politik identitas menjadi kejahatan? Apa dasar hukum menempatkannya sebagai kejahatan?" kata Wakil Ketua Umum Gerindra tersebut.
