Puan Maharani: Waspada, COVID-19 Masih Ada
- Dok. DPR.
VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau masyarakat untuk tetap mengantisipasi dan menerapkan protokol kesehatan (prokes), khususnya di ruang publik, terkait dengan peningkatan kasus positif COVID-19 yang kembali terjadi.
“Kita tetap sebenarnya mengantisipasi dengan menjaga prokes. Di tempat tertutup itu perlu menggunakan masker, di situasi outdoor (di luar ruangan/tempat terbuka) pun prokes tetap harus dilakukan,” kata Puan kepada wartawan usai melakukan FunWalk Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri di Gate H Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 4 Juli 2022.
Puan Maharani juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap peningkatan kasus COVID-19 dan mengatakan bahwa COVID-19 masih ada. “Waspada. COVID-19 itu masih ada,” kata Puan.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, kasus COVID-19 di Indonesia mengalami penambahan sebesar 1.794 orang pada Sabtu pekan lalu. Selain itu, pada hari yang sama, juga terjadi penambahan pasien COVID-19 yang meninggal dunia sebanyak 5 orang.
Ilustrasi: Siswa Sekolah Memakai Masker (Gambar: cdn-image.bisnis.com)
- vstory
Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito pada konferensi pers daring di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa kondisi COVID-19 terkini sangatlah dinamis, ditambah dengan adanya periode libur sekolah.
Periode libur sekolah memungkinkan adanya peningkatan aktivitas masyarakat.
Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat untuk mematuhi kebijakan COVID-19 terkini, seperti perjalanan antarwilayah di Indonesia berlaku wajib vaksin lengkap atau booster untuk tidak menjalani tes COVID-19 sebelum berpergian.
Dia juga mengingatkan bagi masyarakat yang baru menerima satu dosis vaksin perlu melakukan tes COVID-19. “Bagi yang tidak bisa menjalani vaksinasi, maka perlu memperlihatkan surat keterangan dari rumah sakit,” ujarnya.
DPR: Gen Z Tidak Hanya Wajib Bayar Pajak, tapi Berhak Awasi Penggunaannya
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengatakan, Gen Z tidak hanya berkewajiban membayar pajak, juga berhak mengawasi penggunaannya untuk kepentingan masyarakat
