- ANTARA FOTO/Kornelis Kaha
VIVA Politik – Kasus COVID-19 di Tanah Air mengalami penambahan belakangan ini dengan menembus angka melebihi 2 ribuan. Para elite politisi dan tokoh diminta jangan politisasi kenaikan COVID-19.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengatakan kenaikan COVID-19 saat ini disertai dengan varian baru Omicron BA.4 dan BA.5. Dia mengingatkan virus berbahaya itu tak mengenal urusan politik macam cebong dan kadrun atau dinamika Pemilu 2024.
"Jadi, kepada para politisi dan para tokoh, jangan kalian politisasi urusan ini. Ini bukan mau-maunya pemerintah, bukan mau-maunya kelompok tertentu, jangan kalian berikan informasi sesat hanya demi mendapatkan publikasi dan suara," kata Teddy, dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis, 7 Juli 2022.
Dia heran dengan pernyataan elite politisi dan tokoh yang terkesan cari momen dengan melonjaknya kasus COVID-19 yang merenggut nyawa banyak orang. Menurut Teddy, Indonesia pernah dianggap sebagai negara yang cepat dalam menangani dan menghentikan laju peredaran COVID-19.
"Cara Indonesia dipuji negara-negara lain. Tentu ini tidak lepas dari kesigapan pemerintah dan masyarakat, sehingga kita saat ini bisa kembali normal, bisa makan di tempat keramaian dan menonton konser," jelas Teddy.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi.
- Istimewa
Bagi dia, pemerintah RI sudah punya kebijakan dalam menghadapi persoalan kenaikan COVID-19. Semua elemen diminta percaya karena beberapa kali RI bisa melewati lonjakan kasus COVID-19.
"Indonesia sudah punya metode, dan metode itu akan kembali dilakukan. Mencegah sejak awal agar varian baru ini tidak berkembang dan menginfeksi banyak rakyat Indonesia. Patuhi jangan memprovokasi!," ujarnya.
Sebelumnya, di tengah meningkatnya kasus COVID-19, Pemerintah menyampaikan akan memberlakukan vaksin booster sebagai syarat perjalanan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rencana itu akan dilakukan karena saat ini pencapaian vaksinasi booster masih minim karena baru mencapai 24,5 persen dari target.
Pun, Jokowi dalam rapat dengan para menteri meminta agar penerapan vaksin booster itu dikaji.
"Tentunya dosis ketiga ini akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan juga untuk berbagai perjalanan," kata Airlangga di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 4 Juli 2022.
Namun, keinginan pemerintah itu dikritik sejumlah pihak. Salah satunya pegiat media sosial sekalugus Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.
Dia mempertanyakan langkah pemerintah karena pernah mengklaim sudah di ujung pandemi tapi terkesan mempersulit mobilitas rakyat. Dia menyebut di Eropa, AS, dan benua lain juga tak pakai masker hingga tak ditanya vaksin booster.
"Seharusnya sdh di ujung pandemi, di Eropa, AS n benua lain hampir tak ada yg pakai masker bahkan tak ditanya vaksin booster. Knp mempersulit mobilitas rakyat?" tulis Fadli di akun Twitternya, @fadlizon.
