Sindir Penggugat PT di MK, Waketum Garuda: Mereka Mendikte Hukum

Penghitungan surat suara Pilpres 2019 (Foto ilustrasi).
Penghitungan surat suara Pilpres 2019 (Foto ilustrasi).
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA Politik – Menuju Pilpres 2024, banyak pihak yang menggugat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sejauh ini, belum satu pun MK mengabulkan gugatan terkait PT.

Terkait itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyindir pihak penggugat MK yang menilai PT bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dia mengatakan penentu tafsir tunggal atas UUD 1945 adalah MK. Bukan partai politik, elite politik, atau kelompok masyarakat.

"MK itu penentu dan penafsir tunggal UU atas UUD 45, tidak ada yang lain," kata Teddy, dalam keterangannya, Kamis, 14 Juli 2022.

Dia menyinggung memang tak bisa melarang orang untuk menggugat PT. Namun, ia heran muncul anggapan putusan MK menolak penghapusan PT bertentangan dengan UUD 1945.

"Ya, kita tidak bisa melarang orang untuk berhalusinasi, yang pasti mereka orang-orang yang tersesat," sebut Teddy. 

Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi.

Photo :
  • Istimewa

Pun, ia menyebut pihak yang memiliki pandangan tersebut diibaratkan menyalahkan burung terbang. Ia bilang mereka tersesat.