DPR: Tak Ada Alasan bagi PSE Tunda Pendaftaran

Politikus Golkar Christina Aryani
Sumber :
  • VIVAnews/Eka Permadi

Dave menyebut, berbagai dampak negatif harus dihindari pemerintah sehingga diperlukan peraturan yang jelas mengenai pelaksanaan teknis dari kebijakan PSE.

img_title UU Perampasan Aset Disahkan, Nyoman Parta: Koruptor Meninggal atau Kabur, Aset Tetap Bisa Dirampas

Dia mengingatkan penegakan aturan untuk meningkatkan devisa negara merupakan hal yang penting, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan dan dilaksanakan secara terstruktur.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Pelaksanaan aturan tersebut harus sesuai aturan dan terstruktur sehingga masyarakat tidak terganggu kehidupannya atas kebijakan tersebut,” katanya.

img_title Komentar Menohok Habiburokhman soal Aduan ICW Terkait RUU Perampasan Aset

Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengingatkan kepada para pengembang aplikasi media sosial (medsos) untuk segera mendaftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat. Pendaftarannya dilakukan dengan OSS (Online Single Submission).

Johnny menuturkan, batas waktu pendaftaran untuk PSE lingkup privat itu pada 20 Juli 2022. Berdasarkan pengawasan, menurutnya, masih banyak aplikasi medsos atau penyelenggara sistem elektronik yang belum mendaftar sebagai PSE lingkup privat.

img_title UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Ada 2 Pasal yang Langsung Jadi Perhatian KPK

Menurut dia, aturan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menkominfo Nomor 5 Tahun 2020.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dia menyatakan negara-negara lain di dunia telah menerapkan hal yang serupa bagi para aplikasi medsos yang beroperasi di negaranya sehingga hal tersebut merupakan konsekuensi bagi pengembang medsos yang beroperasi di Indonesia. Jika tidak mendaftar, menurutnya, medsos itu bisa disebut sebagai aplikasi yang tergolong ilegal di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh (dua kiri) saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI

Gali Masukan Revisi UU K3, Komisi IX Pastikan Seluruh Pekerja Peroleh BPJS Ketenagakerjaan

Komisi IX DPR RI berkomitmen bahas RUU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada 2027 mendatang. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul

img_title
VIVA.co.id
22 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut