Mendagri: Dana Rp3,6 Triliun Tak Masalah untuk Tahapan Pemilu di 2022

Penghitungan Surat Suara Pemilu 2019. (Foto ilustrasi).
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA Politik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan dana Rp3,6 triliun yang sudah dicairkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk tahapan Pemilu di tahun 2022 sudah cukup. Menurut Tito, anggaran sebesar itu mungkin bisa sisa.

Sekjen Gerindra Sebut Prabowo "The New Sukarno"

Demikian disampaikan Tito saat penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XV di Kota Padang, Sumatera Barat. Eks Kapolri itu mengaku sudah mengecek terkait alokasi anggaran untuk Pemilu 2024 termasuk tahapan tahun ini.

“Sudah saya cek, anggaran yang diajukan KPU itu Rp8 triliun. Yang dipenuhi Menteri Keuangan Rp3,6 triliun. Ini untuk tahapan Pemilu di tahun 2022 ini tidak masalah," kata Tito, dalam keterangannya yang dikutip pada Rabu, 10 Agustus 2022.

Golkar: Kabinet Tidak Boleh Dibatasi karena Prerogatif Presiden

Dia mengatakan pengajuan anggaran yang belum dicairkan sekitar Rp4,4 triliun untuk pembangunan sarana prasarana. Tito mencontohkan seperti membangun kantor KPU, renovasi kantor hingga pembangunan gudang logistik KPU.

Mendagri Tito Karnavian saat penutupan rakernas Apeksi di Padang.

Photo :
  • Istimewa
Pernah Dampingi Gibran ke Papua, Bahlil Bantah Tudingan Tak Netral

Tito berharap agar sebagai lembaga penyelenggara negara, KPU bisa bijak. Dia mengatakan saat ini situasi keuangan negara masih pemulihan lantaran imbas pandemi COVID-19. 

“Tolonglah berempati terhadap situasi. Karena pemerintah ada prioritas lain termasuk penanganan ekonomi," sebut eks Kapolda Metro tersebut. 

Lebih lanjut, ia meminta agar KPU pusat hingga KPU daerah juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau pemda. Dia menyarankan demikian karena Pemda banyak memiliki gedung tertentu yang bisa dimanfaatkan KPU sebagai gudang logistik.

Begitu juga menurutnya bagi KPU yang belum punya  kantor, dia meminta agar dikirimkan data kepada pihaknya. Ia berjanji akan coba mencari jalan keluarnya. 

“Kalau perlu gudang, pakai saja fasilitas Pemda. Silakan dibuat datanya nanti saya sampaikan kepada kepala daerah," sebutnya.

Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menyusun kotak suara yang berisi surat suara hasil Pemilu 2019. (Foto ilustrasi)

Photo :
  • ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas

Sebelumnya, KPU menanggapi anggaran tahapan persiapan Pemilu tahun ini yang hanya dicairkan Rp3,6 triliun. Awalnya, KPU mengusulkan anggaran mencapai Rp8,06 triliun.

Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan paham kebijakan pemerintah yang tak bisa memenuhi anggaran yang diajukan pihaknya.

"KPU memahami kondisi keuangan negara yang sedang membutuhkan proyek strategis nasional lainnya," kata Yulianto di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin, 8 Agustus 2022.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya