- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Irfan Yusuf Hasyim mengatakan bahwa Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gerindra, yang diagendakan pada 12-13 Agustus 2022, akan mendengarkan rekomendasi dari pimpinan daerah partai itu se-Indonesia terkait calon presiden (capres) usungan partai tersebut untuk pemilu tahun 2024.
"Agenda Rapimnas adalah menyikapi situasi politik terkini dan mendapatkan masukan dari pimpinan partai di daerah dan sayap-sayap partai," kata Irfan Yusuf di Jakarta, Kamis, 11 Agustus, sebagaimana dilansir dari ANTARA.
Dia menjelaskan masing-masing pimpinan daerah Partai Gerindra akan menyampaikan suara masing-masing tentang capres yang akan diusung partai tersebut. Ketua Umum Prabowo Subianto kemudian merespons pendapat dari pimpinan daerah.
"Keputusan diserahkan ke Pak Prabowo terkait kesiapan beliau (maju di Pilpres 202)," tambahnya.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto
- VIVA/M Ali Wafa
Irfan mengatakan, sebenarnya Prabowo telah mendapatkan mandat dari Kongres Partai Gerindra tahun 2020 untuk memutuskan arah politik Partai Gerindra pada pemilu 2024. Namun, menurut dia, Prabowo ingin mendengarkan langsung pendapat para kader partai di daerah sebagai bentuk demokrasi di internal Partai Gerindra.
"Kongres Gerindra dua tahun lalu menyerahkan mandat kepada Ketua Umum untuk memutuskan (arah politik di Pilpres 2024). Namun, Pak Prabowo ingin lebih demokratis; maka beliau ingin mendengarkan pendapat dari daerah," ujarnya.
Dalam Rapimnas Partai Gerindra, katanya, tidak menutup kemungkinan akan muncul nama calon wakil presiden (cawapres) yang menjadi usulan Partai Gerindra.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, HUT Partai Gerindra ke-12
- VIVA/M Ali Wafa
Awalnya, Rapimnas Partai Gerindra dijadwalkan pada 30 Juli. Namun, jadwal itu diundur menjadi 13 Agustus di ICC Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dalam Rapimnas tersebut, Prabowo Subianto akan menyampaikan sikapnya apakah maju sebagai capres di Pilpres 2024.
MK Sebut Hakim Arsul Sani Bisa Tangani Sengketa Pileg PPP
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono menyatakan, tidak ada larangan bagi Hakim Konstitusi Arsul Sani untuk menyidangkan PHPU Pileg, termasuk dari PPP
