Hari Terakhir Pendaftaran, Republiku Lengkapi Berkas ke KPU
- Antara
VIVA Politik – Minggu 14 Agustus 2022, menjadi hari terakhir bagi partai politik untuk mendaftarkan diri sebagai peserta di Pemilu 2024. Partai Republiku, hari ini mendatangi Komisi Pemilihan Umum atau KPU.
Partai Republiku Indonesia melengkapi berkas persyaratan sebagai partai politik calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada hari terakhir tahapan pendaftaran, kata Ketua Umum Ramses David Simanjutak di Kantor KPU RI Jakarta, Minggu.
"Kemarin itu memang di Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) ada sedikit yang belum tercapai secara centang birunya. Itu ada sedikit yang belum. Nah, sekarang sudah," kata Ramses kepada wartawan di Gedung KPU RI, Jakarta, Minggu, dikutip dari Antara.
Gedung KPU (Komisi Pemilihan Umum)
- vivanews/Andry Daud
Menurut Ramses, tidak ada yang kurang dari berkas persyaratan yang sebelumnya diajukan Partai Republiku Indonesia. Hanya saja, katanya, berdasarkan Sipol ada berkas persyaratan yang memang belum terpenuhi, dimana saat itu hanya tercapai 98 persen.
Setelah mencocokkan data dengan KPU, jelasnya, Partai Republiku Indonesia telah dinyatakan sah dan tidak bermasalah oleh KPU. Adapun data yang dicocokkan adalah bagian persyaratan keanggotaan satu per seribu di tingkat kecamatan.
"Dari KPU menyatakan kalau pendaftaran kami sudah dinyatakan sah dan tidak bermasalah," tambahnya.
Ramses juga menunjukkan surat dari KPU yang menjadi bukti bahwa berkas Partai Republiku Indonesia telah lengkap.
"Ini sudah ada suratnya bahwa itu sudah lengkap. Nah, itu menyatakan dari KPU-nya bahwa itu sudah lengkap, kalau mau diperbesar juga bisa," ujarnya.
Berdasarkan informasi terbaru dari Anggota KPU Idham Kholik, terdapat sepuluh partai yang akan mendaftar ke KPU di hari terakhir, Minggu.
Sepuluh partai tersebut adalah Partai Pemersatu Bangsa, Partai Karya Republik, Partai Pandu Bangsa, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Masyumi, Partai Perkasa (Partai Pergerakan Kebangkitan Desa), Partai Damai Kasih Bangsa, Partai Republik Satu, Partai Kedaulatan, dan Partai Rakyat. (Ant)
Revisi UU Pemilu, DPR Evaluasi Sistem Proporsional hingga Ambang Batas Pencalonan
DPR mengevaluasi sejumlah isu dalam revisi UU Pemilu, mulai dari sistem proporsional, ambang batas, keserentakan, hingga penguatan KPU dan juga Bawaslu.
