PDIP: Kami Tak Ada Istilah Koalisi

Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Ahmad Basarah.
Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Ahmad Basarah.
Sumber :
  • ANTARA/Teuku Dedi Iskandar

VIVA Politik – Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Ahmad Basarah menanggapi santai deklarasi koalisi antara Partai Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pasalnya, PDIP tidak mengenal istilah koalisi. 

“Jadi kami lebih suka, lebih menganggap lebih tepat menggunakan istilah gotong royong. Gotong royong sesama partai politik untuk menyukseskan agenda demokrasi bangsa, yaitu pemilu serentak 2024 yang di dalamnya ada Pilpres,” kata Ahmad Basarah kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Agustus 2022.

Atas dasar itu, Basarah menegaskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengagendakan rencana gotong royong itu dalam waktu yang telat. Ketua DPP PDIP Puan Maharani telah dimandatkan untuk mengawal safari politik gotong royong tersebut.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Rapimnas Gerindra

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Rapimnas Gerindra

Photo :
  • Gerindra

“Karena pandangan-pandangan demokrasi PDIP yang seperti itulah, maka safari politik yang sudah diagendakan oleh Ibu Mega dengan memandatkan mbak Puan Maharani sebagai ketua DPP bidang politik dan keamanan yang juga Ketua DPR itu dalam rangka silaturahmi politik, untuk berdiskusi berdialog dengan pimpinan-pimpinan partai politik lain,” kata Basarah.

Tujuannya, klaim Wakil Ketua MPR itu, dalam rangka membicarakan dan membahas, serta menyukseskan Pemilu serentak 2024 sebagai pemilu yang jujur, adil, bermartabat.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar usai mendaftarkan partai mereka ke KPU RI di Jakarta Senin, 8 Agustus 2022.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar usai mendaftarkan partai mereka ke KPU RI di Jakarta Senin, 8 Agustus 2022.

Photo :
  • ANTARA/Boyke Ledy Watra

“Jangan sampai demokrasi yang kita praktikan terutama dalam pilpres itu seperti dua Pilpres sebelumnya yang menjadi sumber bagi upaya-upaya pihak-pihak tertentu untuk membelah bangsa, membuat segregasi di tengah masyarakat. Apalagi jika isu yang diamplifikasi adalah isu suku, ras, agama dan antar golongan,” katanya.