Kasus Sambo, Tobas Nasdem: Pelajaran Penting, Ada Upaya Rekayasa
VIVA Politik - Anggota DPR dari Komisi III Taufik Basari menyampaikan pihaknya akan memanggil Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Hak Asasi Manusia (Komnasham HAM) terkait kasus pembunuhan Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.
Dia menyoroti dari kasus Brigadir J diduga ada rekayasa. Ia mengatakan demikian saat ditanya awak media soal pengungkapan kasus yang cenderung lamban.
Menurut Tobas, sapaan akrabnya, Polri mesti evaluasi untuk lakukan pembenahan dari kasus Brigadir J
"Kita melihat sendiri ada upaya rekayasa kasus yang Alhamdullilah berhasil digagalkan. Ini pelajaran penting bagi kita bahwa rekayasa kasus itu terjadi. Kita berharap agar pihak kepolisian melakukan pembenahan di internalnya," kata Taufik pada Selasa, 16 Agustus 2022.
Anggota DPR dari Fraksi Nasdem Taufik Basari
- VIVA/Eduward Ambarita
Dia meminta agar kasus pembunuhan Brigadir J diungkap secara transparan. Pun, ia mengucapkan terima kasih atas kerja keras Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sudah memimpin proses kasus tersebut untuk berjalan dengan baik.
Menurutnya, kinerja Kapolri yang dinilai baik dalam menangani kasus merupakan pesan yang jelas bahwa eks Kapolda Banten itu akan membongkar segala bentuk rekayasa yang terjadi dalam kasus itu.
"Pimpinan Polri akan membongkar itu semua, sehingga itu menjadi peringatan bagi semua anggota Polri," ujarnya.
Ilustrasi kasus Ferdy Sambo
- VIVA.CO.ID
Tobas mengingatkan kepercayaan masyarakat bergantung pada penegak hukum yang menangani kasus tersebut. Namun dia berharap, pihak kepolisian mampu menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir J secara transparan untuk membentuk kepercayaan publik.
Adapun Polri sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Salah satu tersangka adalah Eks Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.
Tim Inspektorat Khusus (Itsus) Polri tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah personel yang diduga melanggar kode etik dalam penanganan kasus Brigadir J. Sejauh ini, ada 35 personel yang diduga terbukti melanggar etik.
"Ya betul (ada 35), info terakhir dari Itsus," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan pada Senin, 15 Agustus 2022.
