Soal PPHN, MPR Buka Opsi Amandemen Terbatas Pasca Pemilu 2024

Sidang tahunan MPR RI 2022 jelang HUT RI ke 77
Sidang tahunan MPR RI 2022 jelang HUT RI ke 77
Sumber :
  • YouTube Sekretariat Presiden

VIVA Politik - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membuka beberapa opsi untuk dijadikan payung hukum Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN). Opsi itu antara lain melalui Konvensi Ketatanegaraan, Pembentukan UU, dan melalui TAP MPR atau Amandemen UUD 1945 secara terbatas. 

“Kami fraksi PPP mengusulkan kalaupun ada amandemen terbatas itu dilaksanakan setelah pemilu ya," kata Wakil Ketua MPR Fraksi PPP, Arsul Sani kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022.

Pidato Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR 2022

Pidato Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR 2022

Photo :
  • Youtube Sekretariat Presiden

Arsul menyebut, amandemen terbatas dilakukan seusai Pemilu 2024 agar tidak terjadi kegaduhan dan kecurigaan mengenai PPHN di tahun-tahun politik seperti saat ini.  

“Karena ini pemilunya sudah selesai,” ujar Anggota Komisi III DPR tersebut.

Arsul melanjutkan, menyangkut Konvensi Ketatanegaraan yang disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo untuk PPHN akan dibahas terlebih dahulu oleh panitia Ad hoc yang dibentuk pada September mendatang.  

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani.

Photo :
  • VIVA/Eduward Ambarita
Halaman Selanjutnya
img_title