- Dok. PKS
VIVA Politik - Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD dikritik. Pidato Jokowo dianggap hanya memaparkan data-data baik pemerintah tanpa data dan fakta lain sebagai penyeimbang.
Anggota DPR Fraksi PKS, Mustafa Kamal menilai pidato Jokowi banyak bunga-bunya yang terkesan untuk memuji pemerintah. Meski bagus untuk mendongkrak kepercayaan diri pemerintah tapi perlu data pembanding yang objektif. Mustafa mengingatkan percaya diri perlu tapi juga mesti hati-hati.
"Banyak bunga-bunga yang disampaikan oleh Pemerintah. Memuji diri sendiri. Itu saya kira bagus untuk meningkatkan kepercayaan diri. Namun, semua itu juga harus disertai dengan angka-angka yang lebih objektif dan berimbang," ujar Mustafa, dalam keterangannya Selasa, 16 Agustus 2022.
Pidato Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR 2022
- Youtube Sekretariat Presiden
Menurutnya, kondisi geopolitik saat ini sangat tidak menentu. Pun. ketidakstabilan bukan hanya datang dari luar, melainkan stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri juga bermasalah.
Dia menyinggung beberapa persoalan di dalam negeri seperti separatisme di Papua.
"Kita punya masalah di lembaga-lembaga negara kita, termasuk yang sekarang sedang ramai dan (rasanya) memerlukan reformasi adalah Kepolisian Republik Indonesia, yang dirundung permasalahan berat terkait integritas," tuturnya lagi.
Mustafa pun menyinggung data pertumbuhan ekonomi yang dipaparkan Jokowi. Ia menyindir data yang sampaikan Jokowi masih proses yang turbulensi.
"Angka-angka pertumbuhan ekonomi yang tadi disebut Presiden, sebenarnya masih dalam proses yang sangat turbulensi. Jangan salah, pertumbuhan ekonomi kita bisa terkoreksi lagi. Utang negara masih besar," lanjut Anggota Komisi X DPR tersebut.
Sidang tahunan MPR RI 2022 jelang HUT RI ke 77
- YouTube Sekretariat Presiden
Lebih lanjut, ia menyoroti masalah pertanian. Bagi dia, jadi ironis saat kondisi swasembada berat tapi petani malah menjerot.
"Masalah pertanian, kita swasembada beras, tapi petani masih menjerit, nelayan masih menderita. Masalah-masalah masih banyak sekali," tuturnya.
Kemudian, ia juga menyinggung Pemerintah yang justru kurang memperhatikan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dia mengkritisi persoalan ekonomi kreatif, pariwisata, dan pendidikan juga kurang disinggung oleh Jokowi.
"Konsentrasi pembangunan untuk manusia, bukan manusia untuk pembangunan, seharusnya menjadi fokus perhatian Pemerintah. Sekarang kesannya kita disuruh bekerja untuk pembangunan, tetapi sumber daya manusia Indonesia tidak betul-betul ditingkatkan oleh Pemerintah," ujarnya.
