Bamsoet soal KKB di Papua: Sikat dengan Keras, Urusan HAM Belakangan

Bambang Soesatyo
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA Politik – Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyerukan kepada aparat keamanan untuk tidak berkompromi terhadap teror dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Perubahan Kebijakan dan Ketegasan Pemerintah Diperlukan untuk Tumpas OPM, Menurut Pengamat

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), kata Bamsoet, mengingatkan, dalam wawancara eksklusif dengan VIVA pada program The Interview di Jakarta, Sabtu, 30 Juli 2022.

Tetapi, terhadap mereka yang dengan sengaja melanggar HAM dengan melakukan kekerasan terhadap warga di Papua, termasuk KKB, menurutnya, seharusnya tidak ada kompromi. "Ketika terjadi pelanggaran HAM kita harus sikat," ujarnya, mengingatkan bahwa dua pekan sebelumnya KKB membunuh dengan keji 9 warga di Kabupaten Nduga, Papua, pada 16 Juli.

Danramil Aradide Korban Tewas Penembakan OPM Dimakamkan di Nabire

Bambang Soesatyo

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Dia mempertanyakan organisasi atau lembaga swadaya masyakat pegiat HAM yang nyaris tak bersuara ketika ada warga sipil tak berdosa dianiaya atau dibunuh oleh KKB. "Tetapi kalau ada tentara kita yang membunuh mereka (warga sipil/militan KKB), menembak mereka," katanya, "kita akan dituding melanggar HAM."

Dorong TNI Tindak Tegas OPM, Bamsoet: Negara Tidak akan Kalah dengan Kelompok Separatis

"Makanya saya menyampaikan kepada aparat, 'Sikat dengan keras, dengan seluruh kekuatan yang ada.”

"Jangan pedulikan soal HAM, urusan HAM itu belakangan, yang penting rakyat kita selamat."

Bambang Soesatyo

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Bamsoet, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, mengaku siap bertanggung jawab untuk membela aparat keamanan dari protes maupun kecaman publik nasional maupun internasional ketika aparat bertindak tegas dan keras kepada KKB. Begitu pula jika aparat dihadapkan pada tuduhan pelanggaran HAM.

Dia berterus terang sependapat jika pemerintah dan aparat menggunakan pendekatan persuasif atau soft power untuk mengatasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua. Tetapi, dia menekankan, "pendekatan soft power ini bisa efektif kalau serangan KKB ini tidak brutal".

"Tapi, kalau pendekatan merangkul ini tidak berhasil, atau dalam kata lain, mereka tidak mau dirangkul, ya sudah tumpas aja," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya