Polemik Amplop Kiai, Kader PPP Jatim: Suharso Harus Legowo Mundur
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik - Pidato Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa yang menyinggung 'amplop kiai' saat acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas (PCB) untuk PPP di KPK, Jakarta, beberapa hari lalu berbuntut panjang. Meski DPP PPP sudah meminta maaf, tapi protes bermunculan.
Protes disuarakan misalnya juga disuarakan sejumlah kader PPP di Jawa Timur. Salah satu yang melancarkan protes ialah Sekretaris Majelis Pakar PPP Jatim Sudarsono Rahman.
Secara khusus, dia mendatangi kantor PPP Jatim di Surabaya dan menyampaikan protesnya atas pernyataan Suharso tersebut. Bahkan, gara-gara pernyataan blunder itu, Sudarsono meminta Suharso mundur dari jabatan Ketum PPP.
Menurut dia, Suharso sebagai sosok pemimpin mesti legowo mundur untuk menyelamatkan gerbong partai.
"Pada prinsipnya kami menyesalkan ketua umum terkait pernyataan persoalan amplop kiai. Dalam fenomena ini kami mengambil sikap agar ketua umum menyelamatkan gerbong besar ini. Oleh sebab itu beliau harus legowo mundur dari ketum, kalau tidak nanti ada gerakan lebih besar lagi," kata Sudarsono di kantor PPP Jatim di Surabaya pada Jumat, 19 Agustus 2022.
Beberapa kader PPP Jatim melancarkan protes terhadap Suharso Manoarfa.
- VIVA.co.id/Nur Faishal
Baca Juga: Ini Pernyataan Ketum PPP Suharso yang Dinilai Merendahkan Kiai
Pun, hal senada disampaikan KH Saiful Muluk Basaiban, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP Jatim. Menurutnya, ucapan Suharso menyakiti para santri dan kiai.
"Bahwa memberi hadiah ke kiai itu bentuk penghormatan, kiai tidak pernah minta dan menekan. Bedakan antara hadiah dan meminta. Sebagai seorang santri, memuliakan kiai salah satunya dengan bisyaroh itu biasa, itu bentuk hormat," tuturnya.
Terus tenggelam
Pengasuh Pondok Sidoresmo Surabaya itu mengingatkan, PPP merupakan partai berasaskan Islam. Jika Ketum PPP Suharso terus melukai umat Islam, maka PPP akan berpotensi terus tenggelam.
"Ini menyakiti, apalagi di kalangan ponpes. Seakan-akan korupsi itu dimulai dari ponpes, padahal ponpes itu antikorupsi. Kalau memberi hadiah itu adalah bentuk menghormati, bentuk cinta kita ke kiai," ujar Saiful.
Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa
- VIVA/M Ali Wafa
Sementara itu, Sekretaris Majelis Pertimbangan DPW PPP Jatim KH Muhid Effendi menilai bahwa pernyataan tersebut menandakan ketidakpahaman Suharso dengan masyarakat pesantren. Karena itu, bila tetap dipimpin Suharso, maka PPP tidak akan besar.
"Kita itu bagaimana caranya PPP menjadi partai besar. Ketika ketum begini, otomatis menganggu kebesaran PPP, tidak diganggu saja PPP terseok-seok, apalagi diganggu. Kalau tidak legowo mundur, sama saja Suharso menghambat kebesaran PPP," tuturnya.
Kritik sama disampaikan Wakil Sekretaris Majelis Syariah, KH M Hadits. Menurutnya, Suharso sudah offside.
"Ibarat pemain bola, itu sudah offside dan kena kartu merah maka harus meninggalkan lapangan hijau. Harus malu dia dengan dirinya sendiri dan mundur," katanya.
PPP Minta Maaf
Suharso Monoarfa disorot gegara pernyataannya yang kontroversial membuat DPP PPP langsung memberikan tanggapan. Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada kiai atas pernyataan Suharso.
Dia mengatakan DPP PPP ke depan juga akan hati-hati dalam bicara dan bersikap.
"Kami memohon maaf yang setulus-tulusnya kepada para kiai. Dan, berjanji bahwa jajaran PPP lebih berhati-hati atau ikhtiyat dalam berucap dan bertindak ke depan agar tidak terulang lagi,” kata Arsul Sani, dalam keterangannya, Kamis, 18 Agustus 2022.
Meski demikian, ia menyebut Suharso dalam pidatonya tak bermaksud untuk merendahkan kiai. Namun, ia bilang apa yang disampaikan Suharso soal pemberian kepada kiai itu membuka ruang untuk ditafsirkan merendahkan para kiai.
Tapi, ia tak mau mengelak karena hal itu juga jadi pembelajaran bagi PPP ke depan. Menurutnya, jangan sampai terpeleset lidah saat bicara di depan publik.
“Ini jadi pembelajaran bagi kami semuanya untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di ruang publik. Tidak boleh lagi terpeleset atau slip of tounge menyampaikan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kontroversi, resistensi atau kesalahpahaman di ruang publik,” kata Arsul.
