Anies Dapat SP2, Riza: Tak Bisa Semua Seperti Membalikkan Tangan
- Syaefullah/VIVA.
VIVA Politik - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons soal Surat Peringatan atau SP kedua dari Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) untuk Gubernur Jakarta Anies Baswedan. SP2 itu menyangkut permasalahan Jakarta yang dinilai belum selesai.
Menurut Riza, penyelesaian di Jakarta tidak bisa dilakukan secara instan. Ia mencontohkan seperti macet dan banjir Jakarta tak akan bisa selesai dalam satu periode.
“Tidak bisa semua seperti membalikkan tangan. Semua tiba-tiba macet selesai dalam satu periode, tidak mungkin ya. Banjir selesai dalam satu periode, ya tidak mungkin,” kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa 23 Agustus 2022.
Pun, Riza menyinggung soal transportasi yang tersedia di Jakarta. Bagi dia, di sektor tersebut mengalami peningkatan di era Anies. “Kita lihat transportasi, membaik tidak? Kan jelas. Ada penambahan nggak pengguna angkutan publik? Kan jelas ada peningkatan yang signifikan," tutur politikus Gerindra tersebut.
Aksi Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (Kopaja) beraksi di depan Balai Kota.
- VIVA.co.id/Riyan Rizky
Kemudian, Riza menambahkan program-program lain yang terus akan ditingkatkan Anies. Dia juga menambahkan, Jakarta sudah seperti kota-kota di negara lain yang menerapkan bus elektrik.
Meski demikian, Riza menghargai pendapat maupun kritikan dari kelompok masyarakat. Bahkan, dia mengajak untuk duduk bersama dengan kelompok-kelompok tersebut untuk membeberkan program apa saja yang sudah terealisasikan.
Gubernur DKI Anies Baswedan Shalat Idul Adha di Stadion JIS
- VIVA/M Ali Wafa
Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan diminta memperhatikan 9 permasalahan di Ibu Kota yang belum terselesaikan. Permasalahan itu antara lain penanganan banjir, akses air bersih, hingga reklamasi.
Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) menyampaikan permintaan tersebut saat beraksi di depan Balai Kota, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022. Mereka dalam aksinya memberikan SP kedua ke Anies.
“Yang pertama, terang dalam dua bulan ini setidak-tidaknya Pemprov DKI Jakarta harus menyelesaikan sembilan permasalahan ini. Pun, kalau tidak, ada solusi alternatif yang dilakukan ada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). RPD DKI Jakarta harusnya dibentuk untuk tahun 2023 hingga 2026,” kata perwakilan KOPAJA dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, Jenny Silvia di lokasi.
