- VIVA/Dhana Kencana
VIVA Politik – Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, menurut Gerkan Pemuda Ansor, adalah langkah realistis yang harus diambil pemerintah. Agar beban negara tidak semakin berat, sehingga ada penyesuaian harga BBM tersebut.
Dalam keterangan pers GP Ansor, menyebutkan bahwa pengurangan subsidi BBM ini diharapkan keuangan negara semakin sehat. Mengingat subsidi dan kompensasi negara untuk BBM dari APBN 2022 meningkat tiga kali lipat, dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.
"Ansor memahami situasi ini memang tidak mudah untuk dihadapi, apalagi saat ekonomi belum benar-benar pulih akibat pandemi COVID-19. Namun kami yakin ini sejatinya adalah opsi paling realistis untuk kebaikan negara dan rakyat," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin 5 September 2022.
Gus Yaqut menilai, kenaikan BBM jenis pertalite, pertamax dan solar, sebagai kebijakan yang diambil dalam rangka penyesuaian terhadap harga minyak dunia. Lebih lanjut dijelaskannya, antisipasi seperti ini penting, karena dikhawatirkan berdampak kurang baik terhadap situasi dalam negeri.
Lebih lanjut dijelaskannya, bahwa Presiden Jokowi telah menyampaikan kalau kenaikan harga ini sebagai ikhtiar agar subsidi tepat sasaran. Terutama kepada masyarakat yang lebih berhak, kalangan bawah.
"Di sini jelas, di balik penyesuaian ini Ansor melihat ada komitmen kuat dari pemerintah untuk menata pos-pos subsidi yang awalnya dinikmati sekitar 70 % kalangan menengah ke atas berubah untuk masyarakat bawah. Ini justru bentuk keadilan subsidi untuk rakyat," jelasnya.
Dengan kebijakan tersebut, ia meminta agar dilakukan dengan baik. Dengan begitu, tidak ada lagi kasus-kasus kebocoran subsidi yang kerap kali terjadi.
Ansor juga mendesak pemerintah, untuk dilakukan pengawalan terhadap kompensasi dari pencabutan subsidi atau kenaikan BBM ini. Program kompensasi tersebut dibuat dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT, dan beberapa program lainnya.
"Pemberian kompensasi adalah sebuah keniscayaan. Namun jangan sampai program ini tidak tepat sasaran atau diselewengkan. Karena ini akan menimbulkan masalah baru sehingga rakyat gagal tersentuh dari manfaat penyesuaian subsidi itu," katanya.
