Interupsi di Paripurna DPRD Sumut, PKS: Kenaikan Harga BBM Miris
- Istimewa
VIVA Politik - Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subdisi masih menuai kritikan. Salah satu yang gencar menyuarakan penolakan adalah kader PKS.
Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara melakukan aksi penolakan kenaikan BBM subsidi saat Rapat Paripurna yang mengagendakan tanggapan dan jawaban tentang APBD Provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2023 di gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Senin 5 September 2022.
Anggota Fraksi PKS DPRD Sumut membentangkan poster bertuliskan 'PKS Menolak Kenaikan Harga BBM'. Aksi itu, dilakukan Ketua Fraksi PKS, Jumadi dan Wakil Ketua, Hendro Susanto dan anggota Fraksi PKS DPRD Sumut lainnya.
"Ya, kita melakukan penolakan BBM. Pertama, bagaimana merasakan bangsa ini, rakyat terutama di Sumatera Utara menghadapi pandemi COVID-19, masih dalam kesulitan. Dalam kondisi itu, pemerintah seharusnya ada solusi yang baik. Yang mana, untuk memulihkan ekonomi," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Jumadi kepada VIVA.
Fraksi PKS di DPRD Sumut tolak BBM saat rapat paripurna.
Menurut dia, Pemerintah bukan mencari solusi untuk memulihkan kondisi ekonomi rakyatnya. Kata dia, malah membuat ekonomi masyarakat terpuruk dengan kenaikan BBM tersebut.
"Terdampak sangat cukup signifikan. Berdampak dengan ekonomi itu. Pasti harga-harga akan mengalami kenaikan dan juga transportasi akan mengalami kenaikan," tutur Jumadi.
Jumadi menilai masyarakat belum siap dengan kondisi ekonomi pasca terdampak COVID-19. Apalagi ditambah dengan beban masyarakat dengan kenaikan BBM bersubsidi ini.
"Sementara masyarakat belum ada persiapan untuk pendapatan mereka. Sehingga tiba-tiba kenaikan BBM menjadi masalah bagi masyarakat," tutur Jumadi.
Jumadi menyampaikan Fraksi PKS DPRD Sumut dan PKS se-Indonesia bersama rakyat akan bersama menolak kenaikan BBM tersebut. Diharapkan harga BBM bisa turun seperti semula.
"Fraksi PKS berjuang juga bagaimana Pemerintah harus menurunkan harga BBM. Bukan sekedar menolak saja. Tapi, juga menurunkan," sebut Jumadi.
Sementara, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Hendro Susanto mengatakan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi dinilai tidak mendengar masukan yang tersebar di masyarakat, dan pemerintah tidak memahami hati dan jeritan rakyat.
"Sungguh terlalu. Kami kecewa dengan keputusan tersebut, Pemerintah tidak mendengar masukan dari masyarakat dan fraksi PKS dan tetap bergeming dengan keputusan menaikkan BBM dan solar bersubsidi," tutur Hendro.
Hendro menilai kebijakan ini akan berdampak pada kalangan masyarakat luas, petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, hingga masyarakat yg kurang mampu.
"Kita ini baru keluar dari COVID-19, dan kebijakan presiden yakni pemulihan ekonomi nasional (PEN). Lalu dapat kebijakan yang menaikkan BBM, kan miris loh," sebut Hendro.
Pun, dia mengatakan pihaknya akan melakukan konsolidasi kepada masyarakat dengan tuntutan agar BBM dikembalikan ke harga semula.
"Jadi, kami mengetuk hati pak Jokowi. Agar peduli dan berpihak pada masyarakat dengan membatalkan harga BBM dan solar bersubsidi," kata Hendro.
