- Istimewa
VIVA Politik - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi membongkar dugaan tidak transparannya Biaya Pokok Produksi (BPP) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan alokasi APBN untuk subsidi energi. Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu juga menyinggung subsidi perlindungan sosial dan energi bagi keluarga tidak mampu.
"Saya mendukung Presiden Jokowi bongkar indikasi kuat tidak transparannya BPP BBM dan alokasi APBN untuk subsidi energi, serta untuk subsidi perlindungan sosial dan energi bagi keluarga tidak mampu," kata Rieke dalam rapat kerja atau raker di Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 5 September 2022.
Dia menjelaskan, Komisi VI DPR dalam raker tersebut sudah minta ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar menyampaikan secara tertulis menyangkut lima hal. Pertama, BPP crude oil dari Indonesia; kedua menyangkut rincian BPP crude oil impor; ketiga, rincian impor crude oil, LPG dan LNG dari tahun 2011-2022 .
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka.
- Istimewa
Pun, keempat, rincian dan dari mana sumber data penerima subsidi energi BBM, LPG dan Listrik termasuk prosedur dan mekanisme. Kemudian, indikator dan variabel pendataan yang dipakai sebagai rujukan penerima subsidi energi. Dan, yang kelima yaitu tunggakan utang subsidi Pemerintah ke Pertamina dan PLN.
"Namun, hingga hari ini data-data yang diminta belum disampaikan Kementerian BUMN. Karena itu, tidak ada data yang akurat dan aktual tentang BPP crude oil dari Indonesia dan impor," jelas Rieke.
Kemudian, ia menyinggung persoalan data penerima subsidi termasuk prosedur dan mekanisme. Dia juga bilang indikator dan variabel lain pendataan yang digunakan sebagai acuan penerima subsidi energi belum disampaikan ke Sekretariat Komisi VI DPR RI.
Maka itu, Rieke mendukung pembatalan kenaikan harga BBM. Alasannya karena menurut dia ada indikasi kuat tidak adanya transparansi BPP BBM dan penerima subsidi BBM.
Rieke juga mempertanyakan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM untuk 20,65 juta keluarga tidak mampu bersumber dari relokasi anggaran subsidi BBM.
Subsidi BBM dialihkan, rakyat dikasih BLT.
- VIVA
Dia menjelaskan, pemerintah pada 3 September 2022 menyampaikan lebih dari 70 persen subsidi BBM dinikmati kelompok mampu. Maka itu, sebagian subsidi energi dialihkan untuk BLT BBM senilai Rp 12,4 triliun untuk 20,6 juta keluarga tidak mampu. Lalu, subsidi senilai Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan upah di bawah Rp 3,5 juta
"Alokasi APBN untuk BLT sebesar Rp 28,8 triliun dari pos perlindungan sosial. Dan, ditambah Rp 12,4 triliun dari relokasi anggaran APBN untuk subsidi BBM untuk 20,6 keluarga tidak mampu. BLT Perlindungan Sosial Rp28,8 triliun untuk 20,6 juta keluarga tidak mampu, artinya per-keluarga tidak mampu seharusnya mendapatkan Rp1,39 juta," jelas Rieka.
Rieke menekankan dengan BLT BBM Rp 12,4 triliun untuk 20,6 juta keluarga tak mampu maka per keluarga mendapatkan Rp600 ribu.
Dia mempertanyakan dari mana sumber data penerima subsidi energi BBM termasuk prosedur dan mekanismenya. Selain itu, Rieke juga menyoroti indikator dan variabel pendataan yang digunakan sebagai acuan penerima subsidi BBM.
Pun, dia menyinggung apakah terjadi duplikasi anggaran untuk BLT BBM dan subsidi bagi pekerja dari APBN perlindungan sosial serta realokasi anggaran subsidi BBM September 2022.
"Lalu, apakah data 20,6 juta warga penerima BLT perlindungan sosial dan 20,6 juta penerima BLT BBM adalah sama?," ujarnya.
Dia menekankan jika keluarga tak mampu penerima BLT Perlindungan Sosial sama dengan data penerima BLT BBM, maka mestinya per-keluarga dapat Rp 1,39 juta dari BLT Perlindungan Sosial. Lalu, dapat sebesar Rp600 ribu dari BLT BBM.
