William Liddle: Jika Jokowi Jadi Tiga Periode, Cacat bagi Demokrasi RI
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik – Ilmuwan asal Amerika Serikat pakar tentang perpolitikan Indonesia, William Liddle, mengkritik wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo yang sempat menjadi polemik cukup lama sejak awal hingga pertengahan tahun 2022.
Seandainya wacana itu terwujud, yang berarti masa jabatan Jokowi diperpanjang, atau hingga menjadi tiga periode, itu jelas merupakan kemunduran terburuk bagi demokrasi Indonesia sejak era reformasi, kata Liddle Dalam wawancara secara eksklusif dengan VIVA pada program bincang-bincang The Interview, di Jakarta, Minggu, 14 Agustus 2022.
Dia sebelumnya mengritik sejumlah undang-undang, di antaranya UU tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang, menurutnya, membatasi kebebasan masyarakat sipil dalam berekspresi dan berkumpul.
William Liddle
- VIVA/M Ali Wafa
Jika masa jabatan presiden jadi diperpanjang, dia menyatakan, itu akan menjadi cacat bagi demokrasi Indonesia. "Cacat; jauh lebih besar cacatnya ketimbang yang kita bicarakan tadi, yang seperti undang-undang ini dan itu--UU Ormas, dan lain-lain."
Ada dampak buruk yang besar besar, menurutnya, jika masa jabatan presiden diperpanjang, lebih dari sekadar pelanggaran terhadap konstitusi. "Di politik, tidak akan ada lagi orang yang percaya pada demokrasi Indonesia, baik di dalam negeri, maupun di luar negeri. Begitu juga dalam ekonomi," kata profesor emeritus dari Ohio State of University, Amerika Serikat, itu.
"Saya baca, banyak pebisnis di Indonesia yang menginginkan perpanjangan masa jabatan itu. Tapi saya pikir, aneh sekali, sebab dunia luar, para pebisnis di luar, tidak akan bereaksi seperti itu; mereka akan menganggap kebijakan ekonomi Indonesia tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Siapa tahu nanti akan ada kup, atau apa," ujarnya, menjelaskan.
William Liddle
- VIVA/M Ali Wafa
Benar, katanya, kinerja pemerintahan tak efektif dan pembangunan nyaris terhenti selama nyaris dua tahun akibat pandemi COVID-19. Tetapi, dia menekankan, situasi itu tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Lagi pula, menurutnya, kemajuan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya cukup baik dalam beberapa tahun terakhir.
Di balik layar
Dalam wawancara itu, Liddle mengulas pandangan kilas baliknya atas polemik tentang wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang pernah dia tulis dalam artikel opini di harian Kompas, berjudul "Sesepuh Bangsa", pada 4 April 2022. Dalam artikel itu, dia menulis, "Presiden Jokowi sedang menggalang kekuatan politik agar sidang MPR diselenggarakan dan konstitusi diamandemen demi perpanjangan masa jabatannya".
Kepada The Interview, dia menjelaskan argumennya, "pada waktu itu kan sudah jelas sekali, kepada semua pengamat dan semua pemain, bahwa Jokowi sedang berusaha memperpanjang masa jabatannya; mencoba supaya mendapatkan masa jabatan ketiga".
Presiden Joko Widodo dan BJ Habibie.
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
"Semua orang tahu itu dilakukannya," katanya, menekankan bahwa memang bukan Jokowi mengatakan secara langsung melainkan melalui menteri-menterinya. "Tapi, ini saya kira bukan rahasia; orang tahu bahwa di belakangnya adalah Jokowi sendiri."
Dalam konteks itu, Liddle, yang sudah meneliti perpolitikan Indonesia sejak tahun 1960-an, menegaskan, "Habibie lebih setia kepada demokrasi ketimbang Jokowi."
Pada waktu itu, ketika presiden belum dipilih secara langsung melalui pemilu, katanya, Habibie rela saat MPR tidak memilihnya lagi sebagai presiden setelah menggantikan Soeharto usai reformasi. Habibie dengan legawa menarik diri dari panggung politik kala itu.
"Kalau Jokowi, di belakang layar, dia mengatakan, 'Aduh, bagaimana ini, apakah saya bisa mencari jalan untuk memperpanjang masa jabatan saya'. Itu yang tidak dilakukan Habibie," ujar profesor emeritus pada Ohio State of University itu.
Guru Besar Unibraw: Setelah Prabowo Dilantik sebagai Presiden, Dia Milik Kita Bersama
Guru Besar Unibraw mengatakan setelah Prabowo dilantik sebagai presiden, dia merupakan milik bangsa Indonesia dan mengayomi semua pihak agar tidak lagi terkotak-kotak.
