Elite PDIP Klarifikasi Eksistensi 'Dewan Kolonel' untuk Dukung Puan

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah
Sumber :
  • DPR RI

VIVA Politik – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuanggan (PDIP) Said Abdullah menanggapi kabar tentang keberadaan satu komite di Fraksi PDIP DPR RI yang disebut 'Dewan Kolonel' untuk mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden. Said mengatakan grup tersebut hanyalah candaan kolega-koleganya di Fraksi PDIP.

Kembali Mencuat, Golkar Tak Ingin Berandai-andai Soal Kabar Jokowi Gabung

“Dipastikan, sebagaimana disampaikan, Ketua Fraksi, Pak Utut (Utut Adianto), di mana ada Dewan Kolonel tempatnya? Di mana ada dewan jenderal? Ini kan omongan sesaat saling bercanda kemudian dikutip," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 20 September 2022.

Dia membantah kabar jika dikatakan sudah ada tim yang dibentuk untuk mendorong Puan sebagai calon presiden. Sebab, tegas Said, semua kader PDIP masih patuh menunggu keputusan sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Akui Kemenangan Prabowo-Gibran, Habib Bahar: Saya Ambil Hikmahnya PDIP Nyungsep

ilustrasi Sekolah Partai Calon Kepala Daerah PDIP

Photo :
  • VIVA/Muhamad Solihin

"Menurut hemat saya, di kami belum ada apa-apa. Kok sudah apa-apa, gitu lho. Kan kami semua taat pada Ketua Umum. Ketua Umum belum mengeluarkan fatwa, belum statement. Lho, kok tiba-tiba ada 'Dewan Kolonel'. Mungkin istilahnya enggak serem-serem amat, kali," kata Said.

PDIP Bisa jadi Oposisi, Bantu Pemerintah Mengkoreksi Bukan Saling Berhadapan

Ketua Banggar DPR RI itu manambahkan, sejauh ini, Puan bertemu dengan pimpinan partai politik dan masyarakat sepenuhnya atas perintah Megawati. Maka sampai saat ini belum ada tim khusus mengenai Puan untuk pilpres.

"Bahwa Mbak Puan turun dan sebagainya kan memang diperintah oleh Partai. Apalagi sebagai ketua DPR, masa mau duduk di atas terus, tidak turun ke bawah--ya, salah. Tugas beliau itu sebagai Ketua DPP plus di pundaknya sebagai Ketua DPR, kan harus turun. Tapi kalau tidak turun dimarahin. Turun salah lagi kan, seakan-akan ada tim. Tidak ada tim," kata Said.

Acara PDIP di Semarang yang dihadiri Puan Maharani

Photo :
  • ANTARA/HO-PDIP

Bukan relawan boneka

Said juga meluruskan, jika kini mulai muncul relawan Puan, dipastikan itu bukan dari PDIP. Kendati demikian partai juga tak dapat melarang masyarakat kalau mereka membentuk relawan pendukung atau simpatisan Puan. Yang penting, dia mengingatkan, relawan itu bekerja sungguhan, bukan relawan 'boneka' yang hanya untuk meramaikan.

Mengenai dukung-mendukung, kata Said, itu juga merupakan hal yang wajar. Namun, selama itu suara individu, tetap bukan keputusan resmi partai. Misalnya, pernyataan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto yang mengatakan Fraksi PDIP berharap Puan sebagai calon presiden.

"Tetapi person itu kan tidak ada artinya; person tidak mewakili wajah partai, dalam konteks pemilihan pencalonan presiden dan wakil presiden. Tapi itu bukan kemudian tiba-tiba karena aspirasi dan sebagainya seakan-akan ada tim, memang direkayasa," katanya.

Politikus PDIP dan Anggota DPR, Trimedya Panjaitan

Photo :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Isu 'Dewan Kolonel'

Sejumlah legislator PDIP yang mendukung Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2024 dikabarkan membentuk sebuah komite yang mereka sebut sebagai “Dewan Kolonel”. Dewan itu terdiri dari sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDIP pada tiap komisi. 

Trimedya Panjaitan, yang tergabung dalam 'Dewan Kolonel', menceritakan bahwa komite tersebut digagas setelah ada arahan dari Puan Maharani sebagai pembina Fraksi PDIP DPR RI. Usulan 'Dewan Kolonel' murni dari anggota Fraksi PDIP. Inisiatornya ialah Johan Budi, mantan juru bicara KPK yang kini menjadi anggota DPR. 'Dewan Kolonel' diklaim sudah bekerja sejak lima bulan lalu.

Keberadaan 'Dewan Kolonel', meskipun bersifat informal, menurut Trimedya, akan bekerja untuk menyosialisasikan profil Puan Maharani di masing-masing dapil. Komite tersebut juga untuk menjaga keberlangsungan trah Sukarno di PDIP.

Mereka tidak ingin trah Sukarno alias Bung Karno terputus dan tak lagi memiliki kedudukan penting di PDIP, sebagaimana keturunan Soeharto di Partai Golkar.

"Kita merasa khawatir, kalau bukan darah Bung Karno, ini nasib keluarga Bung Karno sama seperti nasib keluarga Soeharto di Golkar. Lihat saja keluarga Pak Harto di Golkar kan seperti apa, padahal Golkar yang dirikan Golkar dari nol," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya