Pakar: Jangan Sampai Komisi PDP Tidak Sekuat yang Dicita-citakan

Kompleks Gedung MPR DPR dan DPD RI (Ilustrasi)
Kompleks Gedung MPR DPR dan DPD RI (Ilustrasi)
Sumber :
  • vivanews/Andry

VIVA Politik – Pakar keamanan siber Dr. Pratama Persadha memandang penting pemerintah segera membentuk lembaga otoritas perlindungan data pribadi (PDP) yang kuat dan independen setelah DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang.

"Segera bentuk lembaga otoritas PDP yang independen dan powerfull. Jangan sampai Komisi PDP nanti tidak sekuat yang dicita-citakan," kata Pratama Persadha melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Selasa, 20 September 2022, ketika merespons pengesahan RUU PDP menjadi undang-undang.

Pratama lantas menyebutkan naskah final RUU PDP terdiri atas 371 daftar inventarisasi masalah (DIM) dan 16 bab serta 76 pasal. Bertambah empat pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019, yakni sebanyak 72 pasal.

Perlindungan data pribadi.

Perlindungan data pribadi.

Photo :
  • TUV Rheinland

Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC ini mengatakan bahwa keberadaan UU PDP sebagai titik keseriusan Indonesia dalam menghadapi persaingan dan pergeseran global yang makin terdigitalisasi.

Menurut Pratama, perlu ada aturan turunan mengenai sanksi yang tegas untuk PSE lingkup publik/pemerintah. Hal ini akan mempertegas posisi UU PDP terhadap penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang mengalami kebocoran data.

Jalan tengah