Bikin Resah, PKS Minta Pemerintah Setop Wacana Penarikan LPG 3 kg
- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
VIVA Politik - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyarankana agar Pemerintah segera menghentikan wacana penarikan gas LPG 3 kilogram bersubsidi. Wacana itu mencuat karena gas LPG 3 Kg akan diganti dengan kompor induksi listrik.
Mulyanto menyinggung isu ini bisa membuat masyarakat resah setelah menanggung beban berat akibat kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Dia pun mendesak agar Pemerintah tak banyak melontarkan wacana yang membuat masyarakat bertanya-tanya dan bingung di tengah melonjaknya harga pangan dan energi.
"Pandemi COVID-19 yang menghantam sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat baru saja melandai. Keberadaan isu ini justru akan membuat mereka pulih lebih lambat dan bangkit semakin berat," kata Mulyanto, Kamis, 22 September 2022.
Pekerja menyusun tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran tiga kilogram
- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Dia menambahkan, mestinya dalam kondisi seperti ini Pemerintah bisa menenangkan masyarakat. Bukan malah sebaliknya.
Menurut dia, selama ini di Komisi VII DPR RI, pembahasan soal kompor listrik bersama mitra terkait baru sebatas rencana uji coba. Kata dia, PLN berencana akan membagikan 300 ribu kompor induksi ke masyarakat dalam rangka menyerap surplus listrik yang diderita perusahaan pelat merah tersebut.
“Karena kelebihan stroom itu harus dibayar PLN, baik dipakai atau tidak oleh mereka. Kondisi ini tentu menekan kinerja keuangan PLN,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan sesuai tujuannya uji coba kompor induksi ini bersifat sukarela bagi masyarakat yang berminat untuk berpartisipasi. Ia bilang tak ada paksaan dan tak ada penghentian subsidi gas LPG 3 kilogram.
Apalagi, dia menyinggung soal jaminan PLN bahwa penggunaan kompor induksi akan lebih murah atau paling tak sama dibandingkan dengan biaya penggunaan energi sebelumnya.
“Jadi tidak ada rencana penarikan gas melon LPG 3 kilogram dari masyarakat oleh PLN," ujarnya.
Kemudian, ia menambahkan, agar sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi program penggunaan kompor listrik lebih baik lagi. Tujuannya agar masyarakat terdorong secara sukarela menggunakan kompor listrik.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.
Bagi dia, sosialisasi Pemerintah terkait program ini masih kurang. Akibatnya banyak isu tidak benar yang beredar di masyarakat. Salah satunya isu tentang program pengadaan kompor listrik ini bertujuan menghapus gas melon 3 kg.
"Berkembangnya isu seperti ini tentu membuat masyarakat resah. Karena tidak semua masyarakat siap beralih menggunakan kompor gas ke kompor listrik. Masyarakat masih berpikir penggunaan kompor listrik lebih mahal daripada kompor gas," kata Mulyanto.
Untuk diketahui, kompor induksi ini rencananya terdiri dari dua tungku. Masing-masing tungku membutuhkan daya 800 Watt. Jadi, untuk satu kompor induksi memerlukan daya sebesar 1600 Watt. Maka itu, daya listrik pelanggan sasaran program ini akan dinaikkan dari 450 VA atau 900 VA menjadi 2200 VA.
Mengutip penjelasan Dirut PLN di hadapan Komisi VII DPR RI, disampaikan tarif listrik untuk kompor induksi ini tetap disubsidi. Penambahan daya dari 450 VA atau 990 VA ke 2200 VA, termasuk kompor induksinya diberikan secara gratis.
Usai Nasdem, Presiden PKS Ahmad Syaikhu Sambangi Cak Imin di Markas PKB
Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tiba di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Kamis 25 April 2024 malam
