- VIVA/ Riyan Rizky.
VIVA Politik – Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari memandang, elektabilitas Anies Baswedan dalam beberapa bulan terakhir meningkat dari 16,3% menjadi 17,7% membuat partai Nasdem, Demokrat, PKS (NaDeSe) semakin yakin untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta itu.
Azhari Ardinal mengatakan bahwa hal tersebut dipertegas dengan adanya pertemuan-pertemuan formal dan informal ketiga partai politik tersebut.
Gubernur DKI Anies Baswedan.
- VIVA.co.id/Anwar Sadat
"Padahal jika dilihat ketiga partai politik tersebut memiliki background & ideologi politik yang berbeda," kata dia, Kamis, 22 September 2022.
Bahkan, Azhari juga mengatakan bahwa Nasdem adalah partai koalisi pemerintah (Dependen), sedangkan Demokrat dan PKS adalah partai oposisi pemerintah (Independen).
"Dengan dukungan calon presiden kepada Anies Baswedan maka NaDeSe menjadi satu-satunya Partai Politik Interdependen (bekerjasama) yang terdiri dari partai politik koalisi dan partai politik oposisi," ungkapnya.
Azhari juga mengatakan kalau kerjasama tersebut merupakan sebuah peluang besar karena masyarakat memiliki banyak pilihan dalam menentukan calon presiden 2024.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
- VIVA.co.id/Riyan Rizky
"Dengan adanya koalisi Interdependen ini, semakin mempertegas bahwa PDIP akan ditinggalkan oleh partai-partai koalisi lainnya," paparnya.
"Hal ini akan terjadi jika sikap dan gaya politik PDIP terlalu elitis dan jumawa. Apalagi PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan partai “wong cilik” sikapnya tidak tegas soal kenaikan harga BBM oleh Presiden Jokowi," sambungnya.
Dikatakan Azhari bahwa PDIP selaku partai pemerintah saat ini sangat bertolak belakang dengan sikap PDIP pada saat kenaikan harga BBM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, Azhari juga mengatakan bahwa PDIP melalui ketua umumnya mengusulkan untuk tidak mengganti nomor urut partai politik.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kota Tua Jakarta Barat
- VIVA.co.id/Andrew Tito
"Sebenarnya secara ekonomis ide yang disampaikan oleh ketua umum PDIP ini cukup bagus, namun menjadi sangat politis karena disampaikan langsung oleh ketua umum PDIP, karena sebagian besar publik merasakan keberadaan ketua umum PDIP hari ini terlalu banyak mengintervensi kebijakan-kebijakan teknis yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan partai koalisi nya," katanya.
"Apalagi jika KIB (Golkar – PAN – PPP) dan koalisi Gerindra – PKB saat ini sedang menguat sampai ke tataran “grassroot” di daerah-daerah. Pilhan PDIP hanya 2, yaitu tidak berkoalisi (mengusung calon presiden sendiri) atau masuk kedalam koalisi KIB ataupun koalisi Gerindra – PKB," tukasnya.
