Demokrat Seret Kasus Lukas Enembe Gara-gara Tolak Orang Jokowi

VIVA Politik – Kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Papua, Lukas Enembe, kini merembet ke urusan politik. Walaupun, Menko Polhukam Mahfud MD berkali-kali menepis anggapan kasus Enembe murni penegakan hukum bukan politik, tapi elite Partai Demokrat menghembuskan isu bahwa ada motif lain dibalik pentersangkaan Lukas Enembe, gubernur Papua yang merupakan kader Partai Demokrat.   

Adalah Andi Arief, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, yang mengungkap ada motif politik dibalik penetapan Enembe sebagai tersangka di KPK. 

Dalam akun twitternya, Andi Arief menulis status tersangka yang ditetapkan kepada Lukas Enembe, terjadi setelah Lukas menolak kursi Wakil Gubernur Papua diisi oleh orang pilihan Presiden Jokowi.

Politikus Partai Demokrat, Andi Arief.

Photo :

• Lilis L/VIVA.co.id

Kursi Wakil Gubernur Papua memang saat ini masih kosong pasca meninggalnya Klemens Tinal. Kursi Wakil Gubernur tersebut kosong sejak tanggal 21 Mei 2021, atau sudah lebih dari satu tahun.

"Pak Prof @mohmahfudmd kami terus bantu KPK selama murni penegakan hukum. Meski, ancaman pada Pak LE dan calon wakil Gubernur Yunus Wonda muncul setelah Pak LE tolak Jendral Waterpau usulan Pak Jokowi, karena Waterpau tak dapat dukungan partai meski maunya Presiden Jokowi," kata Andi dalam akun twitternya, Jumat 23 September 2022.

Partai Demokrat, kata Andi Arief, komitmen untuk memberantas korupsi dan mendorong kadernya yang terlibat korupsi untuk menghadapi dengan ksatria. Demokrat terus melakukan upaya persuasi kepada Lukas Enembe untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.

Halaman Selanjutnya

Andi Arief, juga mengatakan bahwa Demokrat tak berupaya menyembunyikan kadernya yang tersangkut korupsi. Dia kemudian menyinggung kasus Harun Masiku yang sampai saat ini belum dapat ditemukan karena diduga disembunyikan oleh sebuah partai besar.