Pengamat: Rapat Terbuka di DPR, Publik Tahu Isu Disharmoni di TNI

Rapat Kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menhan, Panglima TNI, KASAD, KASAU, KASAL
Rapat Kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menhan, Panglima TNI, KASAD, KASAU, KASAL
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA Politik - Komisi I DPR RI kembali menggelar rapat kerja atau raker dengan mengundang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Andika Perkasa, dan Kepala Staf TNI dari 3 matra. Namun, rapat yang digelar secara tertutup itu dikritik.

Pengamat yang juga peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyoroti pelaksanaan rapat tertutup tersebut. Menurut dia, rapat yang berjalan terbuka akan memungkinkan publik mengetahui kondisi internal kementerian/lembaga. Hal itu terlihat dari pernyataan Effendi Simbolon terkait isu disharmoni di institusi TNI saat raker, 5 September 2022.

"Dengan rapat terbuka, publik bisa berpartisipasi mengikuti jalannya rapat. Publik jadi tahu ada persoalan disharmoni di internal TNI," kata Lucius di Jakarta, Senin, 26 September 2022.

Lucius menyampaikan, ada manfaat di balik dorongan digelar rapat terbuka di DPR. Manfaat itu menurutnya membuat publik bisa mengetahui materi bahasan yang dibicarakan.

Peneliti Formappi Lucius Karus.

Peneliti Formappi Lucius Karus.

Photo :
  • Instagram @luciuskarus

Bagi Lucius, publik berhak tahu apa yang terjadi. Dia menyinggung kembali raker pada Senin, 5 September 2022 yang diketahui ada isu disharmoni di TNI. Isu itu mencuat karena ketidakhadiran Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

"Urusan TNI, urusan pertahanan dan keamanan juga urusan publik," jelas Lucius.