Di Paripurna, Demokrat Minta DPR Tak Jadi Tukang Stempel Pemerintah
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik – Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Santoso, meminta DPR untuk tidak menjadi tukang stempel bagi pemerintah seperti yang sempat dialami dewan masa Orde Baru.
Hal itu dikatakan Santoso, saat mengajukan interupsi di akhir Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Selasa, 27 September 2022.
Agenda Rapat Paripurna kali ini yakni pengesahan anggota Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) RI periode 2022-2027.
Mulanya, Santoso mengutip lirik lagu Bongkar yang dinyanyikan Iwan Fals yang mengkritisi era Orde Baru. Menurut Santoso, penggalan lirik lagu tersebut masih relevan dengan situasi bangsa saat ini.
"Menurut saya masih sangat relevan dan ada korelasinya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini," kata Santoso di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Santoso lebih jauh mengajak anggota DPR dari pimpinan hingga jajaran, untuk benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Di tengah situasi negara saat ini yang dinilai Partai Demokrat sangat memprihatinkan.
Santoso berharap DPR tidak sekedar menjadi tukang stempel pemerintah seperti era Orba.
"Janganlah kita di DPR ini seperti di era Orde Baru dimana DPR benar-benar sebagai cap stempel. Apa yang dilakukan pemerintah selalu yes, selalu OK, sementara bertentangan dengan nurani dan kehendak rakyat," ujarnya.
Santoso menyerukan kepada semua fraksi, untuk melakukan perubahan untuk masyarakat. Fraksi Demokrat, tekan Santoso, juga akan berjuang membawa perubahan dan perbaikan ke depan.
"Semoga ke depan menjelang tahun 2023, kita akan bekerja sesuai dengan fungsi kita masing-masing untuk benar-benar melakukan fungsi pengawasan, fungsi-fungsi lainnya yang dimiliki DPR dalam rangka memperbaiki negeri ini. Kami dari Partai Demokrat akan berjuang melakukan perubahan dan perbaikan," imbuhnya.
