- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik – Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengakui bertemu petinggi Partai Golkar yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agung Laksono pada Rabu malam, 28 September 2022.
Meskipun bertemu Agung Laksono, pria yang akrab disapa Kang Emil menepis anggapan bahwa dirinya bakal merapat ke Partai Golkar. Ia mengaku bertemu Agung Laksono bukan dalam kapasitasnya sebagai elite Golkar, tetapi sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
"Kemarin malam itu bertemu Wantimpres lebih tepatnya sehingga saya dapat nasihat supaya fokus berprestasi dalam pembangunan. Kalau karier politiknya nanti menyesuaikan dengan prestasi yang ditampilkan," kata Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, Kamis, 29 September 2022.
Foto Ridwan Kamil bertemu dengan sejumlah elite Partai Golkar.
- Istimewa
Terkait karir politiknya ke depan, Kang Emil memastikan akan mengumumkan keputusan untuk bergabung dalam partai politik paling lambat akhir tahun 2022.
"Hingga saat ini, begitu banyak dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional menjelang 2024. Ya nanti dikabari. (Pengumuman partai politik pilihannya) masih di tahun ini," ujarnya
Sebelumnya Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agung Laksono memberikan sejumlah nasihat kepada Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil.
"Jadi dalam pertemuan antara Pak Agung Laksono dengan Ridwan Kamil kemarin malam di Bandung, Pak Agung memberikan nasihat kepada Ridwan Kamil agar terus bekerja untuk warga Jawa Barat," kata Ketua Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Jabar Aria Girinaya kepada wartawan di Bandung, Kamis.
Dalam pertemuan tersebut Agung Laksono, kata Aria, ditemani sejumlah pengurus PDK Kosgoro 1957 Jabar.
Aria menuturkan pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus dan bersifat silaturahmi antara Ridwan Kamil dengan Kosgoro 1957. (Ant)
Airlangga Respons Gugatan PDIP di PTUN: Keputusan MK Sudah Final
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto buka suara soal langkah PDI Perjuangan (PDIP) yang melanjutkan gugatannya terhadap KPU RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
