PPP Akan Gelar Mukernas Akhir Tahun Ini Tentukan Capres dan Cawapres

Anggota DPR Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani.
Sumber :
  • VIVA/Eduward Ambarita

VIVA Politik – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar musyawarah kerja nasional (mukernas) pada akhir tahun 2022. Dalam mukernas, partai berlambang Kabah ini akan memunculkan nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusung untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Langkah Prabowo Larang Pendukung Demo di MK Dinilai Bisa Jaga Kesejukan Demokrasi

“Dalam mekanisme partai itu dari forum musyawarah kerja nasional, yang kami kira akan diselenggarakan di akhir tahun ini atau bahkan di awal tahun depan,” kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis, 29 September 2022.

Namun, Arsul tidak membeberkan secara detail soal waktu dan tempat pelaksanaan mukernas. PPP, menurut Arsul, tengah fokus mengkonsolidasikan jajaran internal untuk menghadapi pemilu legislatif (Pileg).

Khawatir Ada Aksi saat Putusan Sengketa Pilpres, TKN Siapkan Satgas Khusus

Politisi PPP, Arsul Sani.

Photo :
  • VIVA/Eduward Ambarita

“Sebab nafas PPP itu tinggal 0,52 persen, karena capaiannya kan 4,52 persen, jadi ada kebutuhan untuk mengkonsolidasikan kekuatan partai untuk kepentingan pemilihan legislatif,” ujarnya.

TKN Imbau Pendukung Prabowo-Gibran Tak Gelar Aksi Saat Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Asrul menjelaskan, dalam diskusi internal PPP ada dua sudut pandang yang mencuat terkait strategi di Pilpres 2024. Pertama, PPP didorong untuk aktif menginisiasi koalisi partai-partai Islam. Termasuk mengusung pasangan calon yang tak hanya populer dan elektabilitasnya tinggi tetapi juga yang diterima berbagai kelompok muslim.

“Kalau bicara akseptabilitas tentu bukan hal yang mudah, karena ada sosok yang tentu begitu populer pada satu kelompok umat Islam, tapi belum tentu populer pada kelompok umat Islam yang lain," ujarnya.

Ilustrasi/Simpatisan PPP

Photo :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Sementara sudut pandang kedua, kata Arsul, di arus internal PPP ada yang berpendapat bahwa PPP itu tidak harus, bahkan sebisa mungkin membentuk dan berada pada koalisi yang inklusif.

Arsul menjelaskan, inklusif dalam kerja sama politik yakni membentuk koalisi yang menggabungkan partai Islam atau partai berbasis umat Islam dengan partai nasionalis.

“Karena itu tidak heran jika PPP pada saat ini bersama dengan PAN ada dalam satu koalisi bersama Golkar sebagai representasi dari partai nasionalis,” katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya