Paulus Waterpauw: Wagub Papua Itu Hak Golkar, Bukan Demokrat

Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Komjen Pol (Purn.) Paulus Waterpauw menyapa warga yang menyambutnya di Bandar Udara Rendani, Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat, Kamis, 19 Mei 2022.
Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Komjen Pol (Purn.) Paulus Waterpauw menyapa warga yang menyambutnya di Bandar Udara Rendani, Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat, Kamis, 19 Mei 2022.
Sumber :
  • ANTARA/Hans Arnold Kapisa

VIVA Politik - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw meminta agar Lukas Enembe bersedia mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Papua karena status tersangka KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Dia juga menyinggung posisi Wakil Gubernur Papua.

Paulus sempat diajukan sebagai pengganti Klemens Tinal yang meninggal dunia pada Mei 2021. Dia menjelaskan duduk perkara mengenai pencalonannya sebagai Wagub Papua.

Menurut dia, pengajuan namanya itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ia bilang Airlangga langsung yang merekomendasikan namanya untuk menggantikan Klemen.

"Itu dari Golkar, Airlangga sendiri yang datang ke sana mengatakan bahwa calon kami pengganti almarhum Klemen Tinal sebagai Ketua DPD Golkar (Papua) adalah Paulus Waterpauw. Itu sesungguhnya hak Golkar untuk Wagub, bukan hak (Partai) Demokrat," kata Paulus dikutip dari Antara, Jumat, 30 September 2022.

Deputi II BNPP Kementerian Dalam Negeri Paulus Waterpauw meninjau Pasar Skouw

Deputi II BNPP Kementerian Dalam Negeri Paulus Waterpauw meninjau Pasar Skouw

Photo :
  • VIVA/Aman Hasibuan

Partai Golkar merupakan salah satu pengusung pasangan Lukas Enembe-Klemens Tinal saat di Pilkada Papua 2018. Selain Golkar, koalisi pendukung Enembe-Klemen saat itu ada Demokrat, Nasdem, Hanura, PKB, PAN, PKPI. Lalu, ada PPP, PBB, dan PKS.

Pun, saat ini Lukas Enembe sudah jadi tersangka di KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.