Uji Kelayakan, DPR Kuliti Komnas HAM soal Ferdy Sambo dan Lukas Enembe

Rapat di Komisi III DPR. (Ilustrasi).
Sumber :
  • VIVA/Lilis Khalisotussurur

VIVA Politik – Komisi III DPR RI menyampaikan sejumlah kritikan kepada Ketua dan Komisioner Komnas HAM saat ini, yang terkesan menjalankan hal-hal yang diluar tupoksi. Juga terkait dengan komunikasi publik yang buruk.

Komisi III DPR menyinggung Komnas HAM yang menyebutkan mantan Kadiv Propram Polri Ferdy Sambo sebagai psikopat. Juga dikritik habis soal kunjungan Komnas HAM ke kediaman Gubernur Papua Lukas Enembe yang saat ini sudah menjadi tersangka kasus korupsi KPK.

Beragam kritikan ini disampaikan Komisi III DPR saat melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan, terhadap salah satu Calon Komisioner Komnas HAM periode 2022-2027 Abdul Haris Semendawai di Ruang Komisi III DPR, Gedung DPR, Jakarta, Jumat 30 September 2022.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, menyoroti komunikasi publik Komnas HAM saat ini yang kadang di luar tupoksinya atau offside. Politikus PPP itu mencontohkan, Komnas HAM yang terlibat penuh dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo.

Hanya saja Arsul Sani merasa terganggu dengan komunikasi Komnas HAM, dalam pengungkapan kasus tersebut. Hingga menyebutkan Ferdy Sambo diduga psikopat.

Arsul memastikan pandangan dari Calon Komisioner Komnas HAM Abdul Haris Semendawai atas kasus komunikasi Komnas HAM saat ini.

“Komunikasi publik yang disampaikan oleh Ketua atau komisioner Komnas HAM, misalkan Saudara (Abdul Haris Semendawai), Komnas HAM mengatakan bahwa tersangka Irjen Pol Ferdy Sambo itu diduga psikopat. Pertanyaan saya adalah dalam perspektif saudara, apakah tepat Komans HAM masuk ke ranah-ranah seperti itu, menyampaikan pendapat kepada publik, hal-hal yang seperti itu? Apakah itu bagian, katakanlah menurut saudara tupoksi atau kewenangna Komnas HAM?” kata Arsul Sani.

Kritik keras juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa. Ia menilai Komnas HAM periode sekarang tidak memiliki produk yang jelas. Bahkan terkesan hanya mencari panggung di urusan-urusan yang bukan kewenangannya. 

“Catatan-catatan inilah yang hari ini kalau bicara Komnas HAM, maju kena, mundur kena, sesungguhnya tidak ada produk yang jelas selain kalau hari ini kita melihat panggung, yang bukan urusannya menjadi panggung Komnas HAM,” kata Desmond.

Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan, kunjungan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik ke kediaman Gubernur Papua Lukas Enembe di Kota Jayapura, Papua, Rabu, 28 September 2022.

Menurut Desmond, teramat lucu Komnas HAM ikut terlibat dalam kasus Lukas Enembe yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.

“Apa yang dilakukan Komans HAM, Ketua Komnas HAM hari ini di kasus Papua, bagi kami ini lucu sekali. Ada pelanggaran HAM dalam proses pemanggilan KPK yang bisa dijadikan panggung? Maka kami hati-hati sekali menyeleksi (calon komisioner Komnas HAM 2022-2027),” kata Desmond.

Desmond berharap, Komnas HAM ke depannya harus menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk memahami dan melaksankan asas-asas HAM internasional.

“Komnas HAM harus memahami persoalan hukum dan HAM di republik ini dengan kepentingan politik nasionalisme,” kata Desmond.

Komnas HAM Laporkan Ratusan Kasus HAM di Papua pada 2023 kepada Menko Polhukam
Pendeta Gilbert Lumoindong

Sederet Kontroversi Pendeta Gilbert, Olok-olok Salat hingga Pakai Jam Harga Fortuner

Sosok Pendeta Gilbert Lumoindong tengah menjadi sorotan usai video ceramahnya membuat gaduh media sosial. Kegaduhan ini mencuat lantaran Gilbert diduga menyinggung Islam.

img_title
VIVA.co.id
16 April 2024