VIVA Politik - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti soliditas TNI dengan meminta seluruh prajurit menjaga kekompakan. Puan juga mengingatkan agar seluruh prajurit TNI menjaga netralitas dalam politik.
Pengamat Militer, Anton Aliabbas, mengatakan peringatan dari Puan sudah tepat mengingat tensi politik nasional semakin memanas jelang Pemilu 2024.
Anton lantas menyarankan agar Puan memperkuat peran DPR dalam mengawasi pengelolaan sektor pertahanan Indonesia di tengah tahun politik.
“Karena bagaimanapun juga, politisasi militer terjadi tidak hanya disebabkan dari internal tapi juga eksternal seperti parpol yang genit menarik TNI masuk dalam politik praktis,” kata Anton.
Soal Kesejahteraan TNI
Puan juga menyinggung soal masih belum optimalnya kesejahteraan bagi prajurit TNI. Dukungan Puan terhadap peningkatan kesejahteraan prajurit TNI itu dinilai bisa menjadi angin segar bagi para penjaga kedaulatan negara.
“Sebagai ketua DPR, Puan memang sudah seharusnya mengingatkan pemerintah untuk tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan prajurit di tengah upaya pemenuhan MEF (Minimun Essential Force) tahap III,” katanya.
Ketua DPR RI Puan Maharani.
- Tangkapan layar/ Anisa Aulia
Dalam peringatan HUT ke-77 TNI, Puan berharap pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan prajurit. Ia menyinggung masih banyaknya prajurit yang belum memiliki tempat tinggal layak di mana berdasarkan data Kementerian Pertahanan, masih lebih dari 200 ribu prajurit TNI belum mendapat fasilitas rumah dinas.
Menurut Anton, Puan telah menjalankan fungsi pengawasannya sebagai dewan dengan mengingatkan pentingnya pemenuhan kesejahteraan prajurit TNI yang menjadi salah satu faktor penunjang dalam mewujudkan postur pertahanan ideal.
“Harus diakui, seringkali peningkatan kesejahteraan selalu dikaitkan pada sisi finansial. Padahal, kesejahteraan prajurit tidak hanya itu tetapi juga terkait kepemilikan rumah hingga kemudahan akses pendidikan bagi anak prajurit yang kerap berpindah mengikuti tugas dan lainnya,” kata pengajar di Universitas Paramadina tersebut.
Untuk itu, Anton berharap atensi yang diberikan oleh Puan dapat ditindaklanjuti oleh Komisi I yang menjadi mitra TNI di DPR. Sebab, DPR dapat mendorong peningkatan kesejahteraan prajurit TNI melalui fungsi anggaran.
“Seyogyanya Komisi I nanti bisa ikut bantu mencarikan solusi bagaimana meningkatkan kesejahteraan prajurit di tengah pandemi seperti ini," ujar Anton.
Peraih doktor bidang pertahanan dari Cranfield University, Inggris itu menilai, sudah selayaknya DPR memberi perhatian terhadap persoalan kesejahteraan prajurit, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Apalagi, menurut Anton, tunjangan kinerja yang didapat prajurit TNI tidak sebesar seperti yang didapatkan pegawai di kementerian/lembaga lain.
“Sejauh ini, tunjangan kinerja bagi prajurit dan PNS di lingkungan TNI masih dalam kisaran 70%,” kata Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) itu.
“Harapannya, agar tidak terjadi kecemburuan dan anggapan adanya diskriminasi di antara K/L, tukin prajurit bisa dipertimbangkan untuk disetarakan dengan apa yang didapat ASN di lingkungan Kementerian Keuangan,” lanjut Anton.
