Gembong PDIP: Dari 23 Janji Politik Anies, cuma 5 yang Kami Apresiasi
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik - Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono memberikan rapor merah terhadap kinerja Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir. Dia menyinggung 23 janji politik Anies.
"Jadi, tadi kami mencoba mengupas satu per satu. Kalau bahasa saya, mblejeti satu per satu 23 janji yang disampaikan Pak Anies ketika kampanye kemarin," kata Gembong kepada wartawan di kantor DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis 13 Oktober 2022.
Gembong mengatakan, dari 23 janji Anies saat kampanye Pilkada 2017, hanya 5 yang bisa terealisasi selama menjabat sebagai Gubernur DKI.
"Kemudian kami cek realisasinya. Dari 23 itu, yang kami apresiasi cuma 4 atau 5. Itu kami apresiasi, artinya cukup berhasil. Walaupun keberhasilan masih ada titik koma dan lain sebagainya," tutur Gembong.
Politikus PDIP Gembong Warsono.
- VIVA.co.id/Riyan Rizky
Pun, dia menyebut 5 janji Anies yang terealisasi yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, mengintegrasikan transportasi umum, menggelar acara kesenian, meningkatnya bantuan hibah bagi ormas dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Gembong menjelaskan, selain 5 hal tersebut, janji lainnya mendapatkan rapor merah. Menurutnya, Anies tak fokus menyelesaikan persoalan-persoalan yang jadi permasalahan utama di Ibu Kota.
"Tapi selebihnya, itu rapor merah bagi fraksi PDI-P. Artinya apa, bahwa Pak Anies tidak fokus betul menangani persoalan pokok warga Jakarta. Itu yang menjadi persoalan kita," jelas Ketua DPD PDIP Jakarta tersebut.
Gembong menyebut, program yang bisa dikatakan berhasil dan diapresiasi pihaknya terkait integrasi tranportasi di Jakarta.
"Kami kategorikan cukup berhasil, Pak Anies dalam mengintegrasikan. Semua bisa dilakukan integrasi dengan baik. Itu yang kami katakan, itu cukup berhasil, bahkan kami apresiasi," tutur Gembong.
Lebih lanjut, Gembong menerangkan, beberapa program lainnya nyaris nol persen. Padahal, menurutnya, beberapa program harusnya dapat terealisasikan agar mampu mengurangi persoalan banjir di Jakarta.
"Ya nyaris. Misal contoh program normalisasi sungai, pembangunan ITF, pembangunan LRT, itu kan 0 (persen) semua," tuturnya.
"Normalisasi atau naturalisasi. Lima tahun kita hanya berdebat tok. Tetapi, dua-duanya nggak ada yang dikerjakan. Tidak ada satu pun yang dikerjakan," ujarnya.
Untuk diketahui, masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Setelah itu, posisi DKI 1 itu akan diisi Penjabat (Pj) Gubernur yang sudah ditentukan pemerintah pusat yakni Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono.
