- Twitter@Herzaky_MP
VIVA Politik – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin, telah memasuki 3 tahun masa kepemimpinan di periode keduanya, 2019-2024. Partai Demokrat menyoroti persoalan hukum selama 3 tahun pemerintahan ini.
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf tersebut.
Menurut Herzaky, kondisi ekonomi Indonesia kini semakin berat. Karena itu, Demokrat menyarankan pemerintah mulai memikirkan untuk menunda proyek-proyek berbiaya besar untuk kebaikan masyarakat.
"Pertama, pemerintah mesti punya fokus dan prioritas yang jelas. Anggaran terbatas, ekonomi sedang berat, rakyat banyak menjerit, karena harga kebutuhan pokok melambung, tapi penghasilan tak kunjung bertambah. Lebih baik pemerintah fokus pada program pembangunan yang berdampak langsung kepada rakyat, tunda dulu proyek-proyek yang memakan banyak anggaran, tetapi tak bermanfaat," kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat, 21 Oktober 2022.
Selain itu, Herzaky menyoroti demokrasi di Indonesia. Dia menilai, terdapat kemunduran demokrasi di era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Ada kemunduran demokrasi yang sangat signifikan dan perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Kasus peretasan, doxing dan berbagai kasus lainnya yang menimpa aktivis pro demokrasi," kata Herzaky.
Herzaky juga menyinggung mengenai keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum. Dia menyebut, ruang publik saat ini disesaki oleh berita skandal di kalangan penegak hukum, dan aparat negara, baik di media massa maupun di media sosial.
"Seperti yang disampaikan Ketum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), hukum dijalankan terkesan tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tapi tumpul ke kawan. Padahal, mengamankan kawan politik dari proses hukum adalah 'obstruction of justice' atau menghalangi penegakkan hukum," kata Herzaky.
Karena itu, Herzaky mengingatkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang tersisa 2 tahun lagi, untuk bisa memperbaiki penegakkan hukum di Tanah Air. Dia meminta pemerintah menghadirkan penegakkan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu.
"Waktu tinggal 2 tahun. Harapannya, penegakan hukum dan keadilan benar-benar bisa terwujud di negeri ini. Semoga ada keseriusan pemerintah untuk memperbaiki penegakan hukum dan menjamin tegaknya keadilan di negeri ini untuk semua," imbuhnya.
