Temui Pj Gubernur DKI, Bawaslu Minta Fasilitas untuk Pilkada 2024

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Munandar Nugraha di Balkot
Sumber :
  • VIVA/Yeni Lestari

VIVA Politik - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Munandar Nugraha menemui Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dan jajarannya, Senin, 31 Oktober 2022. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas soal sinergitas hingga fasilitas untuk Pilkada serentak 2024.

Semua Pihak Diminta Tunjukan Kedewasaan Politik dan Menerima dengan Lapang Dada Hasil Pemilu

Menurut dia, dengan sinergi bareng pemerintah daerah jadi bagian penting.

"Kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk kita sinergi karena tahapan pemilu sudah berjalan dan Desember nanti akan ada pengetatan peserta Pemilu. Nanti juga kita langsung ada Pilkada 2024 jadi kita mencoba mulai berkomunikasi dengan membangun sinergi," ujar Munandar kepada wartawan di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta.

Bobby Nasution akan Jalin Komunikasi dengan NasDem dan PKB untuk Pilgub Sumut

Penghitungan Surat Suara Pemilu 2019. (Foto ilustrasi).

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Munandar menyebut, Heru Budi menyambut baik koordinasi dan sinergi untuk menyelenggarakan Pilkada serentak tersebut. Dalam kesempatan itu, Heru memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan memfasilitasi dengan baik.

Pemilu di AS dan Eropa Diprediksi akan Pengaruhi Iklim Investasi Indonesia

"Alhamdulilah Pak Gubernur sudah menyatakan berkomitmen untuk kita saling bersinergi dan akan mengoptimalkan semua dan memfasilitasi sesuai dengan undang-undang yang ada," tuturnya.

Adapun sinergi dan fasilitas yang diberikan Pemprov DKI antara lain, menyediakan ruangan untuk sekretariat pengawas kecamatan di 44 kecamatan se-DKI. Kemudian, bisa memastikan kebutuhan administratif jelang Pemilu dan Pilkada serentak termasuk penyediaan dana hibah. 

"Kita butuh tim kesekretariatan di pengawas kecamatan dan sudah kita bicarakan tadi," lanjut Munandar.

"Prinsipnya, yang kita butuhkan dalam pelaksanaan pemilu dan Pilkada serentak secara administratif dan kebutuhan lain memang bisa difasilitasi Pemda. Kita juga sudah bicarakan dan Pak Gubernur sangat welcome dan semua akan dioptimalkan," sebut Munandar. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya