Temui Jokowi di Istana, Cak Imin dan Elite PKB Perjuangkan Revisi Perpres 33
- Istimewa
VIVA Politik - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alis Cak Imin bersama dengan elit petinggi PKB menemui Presiden Joko Widodo di Istana pada Senin, 31 Oktober 2022. Ada beberapa agenda yang disampaikan Cak Imin kepada Jokowi.
Salah satu yang disampaikan eks Menteri Tenaga Kerja itu menyangkut hasil konsolidasi nasional PKB yang digelar di Jakarta, 28-30 Oktober 2022. Menurut Cak Imin, salah satu poin krusial terkait adanya keluhan kader-kader PKB yang menjabat sebagai DPRD tingkat I dan II soal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020.
Dia menjelaskan perpres tersebut dinilai kurang memfasilitasi daerah yang punya kemampuan fiskal yang cukup. Apalagi, kata dia, penggunaan anggaran antara daerah yang mampu dan tak mampu justru disamaratakan.
Dengan faktor itu, kinerja dan pembangunan daerah jadi tak maksimal padahal memiliki anggaran yang cukup.
"Kami memohon untuk merevisi Perpres 33 Tahun 2020. Dimana penggunaan anggaran kerja DPRD berdasarkan realitas anggaran masing-masing kota dan daerah," kata Cak Imin usai menemui Jokowi di Istana dikutip Selasa, 1 November 2022.
Cak Imin bersama elite PKB menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.
- Istimewa
Menurut dia, sebaiknya diserahkan sepenuhnya sesuai kemampuan daerah.
"Yang mampu memberi kinerja sesuai dengan kemampuan anggaran dan yang tidak mampu diperkecil. Jadi, tidak diseragamkan," tutur Wakil Ketua DPR RI tersebut.
Pun, dia menambahkan dengan penyeragaman justru penggunaan anggaran kurang tepat. Alasannya bisa menghambat daerah yang memiliki anggaran yang cukup.
Lebih lanjut, Cak Imin menyebut Jokowi juga menyambut baik usulan kader PKB yang dihasilkan dari Konsolidasi Nasional.
"Yang hari ini diseragamkan, sehingga yang mampu merasa tidak terfasilitasi dengan baik dan daerah yang miskin tidak ada masalah," jelas Cak Imin.
Dia berharap agar segera direvisi dan tak lagi diseragamkan. Bagi Cak Imin, penting agar disesuaikan berdasarkan kemampuan fiskal daerah.
"Anggaran DPRD itu sesuai dengan Perpres 33 diserahkan sepenuhnya ke fiskal daerah. Itu poin-poin yang kami ajukan dan mendapat respons positif," sebutnya.
Saat menemui Jokowi, Cak Imin ditemani sejumlah petinggi PKB seperti Sekretaris Jenderal DPP Hasanuddin Wahid, tiga Wakil Ketua Umum DPP Ida Fauziah, Hanif Dhakiri, Jazilul Fawaid, hingga Ketua DPP Lukmanul Khakim.
