PBNU Imbau Setop Peralat Agama untuk Politik, Partai Garuda: Bola di Tangan Parpol
- Istimewa
VIVA Politik - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau agar seluruh pihak menghentikan upaya memperalat agama untuk kepentingan politik sesaat. Imbauan PBNU itu ditanggapi Wakil Ketua Umum DPP Garuda Teddy Gusnaidi.
Menurut dia, imbauan PBNU berdasarkan analisa di lapangan. Teddy menduga pernyataan PBNU itu bagian dari keresahan yang disuarakan.
"Tentu semuanya sepakat, bahwa memperalat agama untuk kepentingan politik adalah perbuatan hina, makanya di dalam UU Pemilu maupun di aturan lainnya, hal ini dilarang," kata Teddy, dalam keterangannya, Rabu, 9 November 2022.
Ilustrasi Petugas KPPS menunjukkan surat suara pemilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang sudah tercoblos di Pilpres 2019.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Namun, ia menduga ada celah untuk melakukan tindakan hina tersebut demi politik. Bagi Teddy, persoalan itu kini tergantung partai politik atau parpol.
"Artinya bola saat ini ada di tangan partai politik, apakah demi politik bekerjasama dengan para pedagang politik identitas atau tidak?," ujarnya.
Menurut dia, pelaku politik identitas akan berhenti saat parpol tak membeli dagangan mereka. Tapi, mereka akan tetap eksis jika ada parpol yang membeli dagangan mereka.
Kata Teddy, pihaknya tak mau mereka ikut dan terlibat dalam pergerakan politik, baik untuk Pemilu maupun Pilkada. Dia pun menyerukan parpol bisa secara terbuka menyampaikan sikap.
"Partai Garuda mengajak seluruh parpol menyatakan secara terbuka untuk menolak bekerja sama dengan kelompok yang menggunakan politik identitas," jelas Teddy.
Sebelumnya, pengurus PBNU yaitu Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Rahmat Hidayat Pulungan meminta agar aksi memperalat agama untuk kepentingan politik sesaat bisa dihentikan. Bagi dia, peralat agama demi politik bisa memunculkan keterbelahan. Dia bilang sebaiknya mengedepankan politik gagasan.
"Kita minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan bangsa. Kedepankan politik gagasan, setop politik identitas," kata Rahmat dalam keterangannya, Sabtu, 5 November 2022.
