Pesan Jokowi Minta Parpol Bersaing Sehat Dinilai Bisa Cegah Politik Identitas

Presiden Jokowi di HUT ke-8 Partai Perindo
Sumber :
  • Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

VIVA Politik – Pengamat politik dari Universitas Pattimura, Johan Tehuayo mendukung seruan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang mengajak para elite partai politik agar saling memuji dengan persaingan sehat di Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang.

Rampung Juni 2024, Menteri ESDM: Divestasi Saham Freeport Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak

Menurut Tehuayo, Jokowi berkewajiban menyampaikan hal tersebut demi terciptanya stabilitas politik, stabilitas pemerintahan dan stabilitas keamanan jelang Pemilu. Pasalnya, beberapa Pemilu yang telah dilewati ada beberapa partai-partai politik yang terjebak dalam politik identitas.

"Jadi Pak Jokowi sebagai presiden atau kepala negara memang harus menyampaikan kepada Parpol dalam rangka menciptakan stabilitas politik, stabilitas pemerintah dan keamanan. Karena kalau kita lihat beberapa Pemilu, misalnya Pemilu 2019 ada banyak Parpol yang terjebak dalam politik identitas," kata Tehuayo kepada awak media Jumat 11 November 2022

Petinggi Gerindra: Kemungkinan Pengajuan Hak Angket DPR Hanya 3 Persen

Ilustrasi bendera sejumlah parpol berderet di Ocean Corner, Tanjung Pinang.

Photo :
  • VIVAnews/Yuliseperi

Dikatakan Tehuayo, politik identitas tidak bisa dihindarkan dalam momen politik, karena hal tersebut sudah menjadi sebuah realitas politik di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, politik identitas juga terjadi di negara-negara luar bukan saja di Indonesia. Namun, permintaan Jokowi itu agar menciptakan harmonisasi antar Parpol.

Pimpinan Golkar di Daerah Minta Airlangga Dipilih secara Aklamasi di Munas, Menurut Sekjen

"Jadi sebenarnya politik identitas ini tidak bisa indirect, ini adalah sebuah realitas politik tapi pernyataan itu dalam rangka membangun harmonisasi di kalangan partai politik dalam rangka menghadapi Pemilu, sehingga kompetisinya itu adalah kompetisi yang rasional, itu poinnya," ucapnya.

Dijelaskan akademisi Universitas Pattimura Ambon itu, dalam konteks politik setiap pemilihan umum, politik identitas merupakan sebuah realitas politik yang tidak bisa dihindari, karena bicara soal politik identitas ada keterlibatan etnis, suku, ras dan agama hingga Parpol maupun politisi bisa terjebak dalam kondisis tersebut.

"Memang kalau kita lihat secara politik misalnya, politik identitas ini adalah sesuatu realitas politik yang tidak bisa dihindarkan karena perilaku politik masyarakat di berbagai negara terutama di Indonesia itu masih sangat diwarnai oleh berbagai perilaku politik yang cenderung pada politik identitas," jelasnya.

Kampanye kebangsaan Indonesia kesatuan bangsa (Foto ilustrasi).

Photo :
  • ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Dia mengatakan, ada berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku politik setiap individu. Menurutnya, kecenderungan individu dalam masyarakat atau kelompok masyarakat itu lebih cenderung menentukan pilihan politiknya dipengaruhi oleh faktor pengelompokan etnis, suku, ras atau agama.

Oleh sebab itu, jelang Pemilu dan Pilpres 2024 permintaan Jokowi ini sebagai warning bagi Parpol dalam menentukan sikap dan mengusung para kandidatnya, baik Capres, Caleg hingga Calkada itu mengutamakan kualitas agar Pemilu nanti berjalan aman dan sehat. 

"Jadi kalau peringatan Pak Jokowi memang itu sebagai pernyataan politik dalam rangka bagaimana membangun Pemilu ini secara demokratis, Pemilu yang transparan, Pemilu yang akuntabel, jujur dan adil itu yang diharapkan," ujarnya.

Dia mengatakan, dalam proses kompetisi yang diharapkan adalah figur kandidat. "Kalau kita bicara soal calon presiden, maka presiden yang diharapkan adalah seorang yang memiliki visi ke depan, artinya dia memiliki pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan pembangunan Indonesia ke depan," ujarnya

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya