Kabar Ditawari Menteri, PKS: Kami Partai di Luar Pemerintahan Sampai 2024

Ilustrasi pendukung PKS di Pemilu 2019 beberapa waktu lalu.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

VIVA Politik – Juru Bicara DPP PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Muhammad Kholid, membantah isu ditawari kursi menteri kepada partainya agar membatalkan rencana koalisi dengan Nasdem di Pilpres 2024

Saat Berdoa di Rakornas Pilkada, PAN Yakin Dapat Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Diketahui, rencana deklarasi koalisi ketiga partai yakni Nasdem, Demokrat dan PKS batal digelar pada 10 November 2022. Hal itu diklaim karena belum adanya kesepakatan atau titik temu dari ketiga partai politik tersebut.  

"Sejauh pengetahuan saya tidak ada (penawaran kursi menteri ke PKS). Kalau pun ada, pasti akan ditolak karena keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) tidak berubah," kata Kholid, Selasa, 15 November 2022.

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi Usung Jaro Ade di Pilkada Kabupaten Bogor

PKS di Luar Pemerintahan Sampai 2024

Kholid menduga, isu tersebut digulirkan sejumlah pihak agar koalisi yang sedang dibangun saat ini, urung terjadi. Namun, PKS menegaskan tidak akan menerima penawaran masuk Kabinet Indonesia Maju karena keputusan MMS menyatakan kalau PKS konsisten berada di luar pemerintahan hingga 2024.

Siap Gusur Dominasi PKS, 6 Parpol Rajut Koalisi Demi Menangkan Pilkada Depok 2024

"Isu ini sudah lama beredar dan kami sudah tegaskan bahwa keputusan MMS tegas menyatakan bahwa PKS tetap menjadi partai di luar pemerintahan hingga 2024. Keputusan itu mengikat semua anggota, pengurus dan pimpinan PKS. Jadi kalau PKS masuk kabinet, tentu harus ada perubahan keputusan MMS," jelasnya. 

Kholid menjelaskan, hingga saat ini pembahasan rencana koalisi dengan Nasdem dan Demokrat masih terus dirapatkan oleh tim kecil. 

"Masih dibahas di tim kecil. Belum (ada kesepakatan waktu deklrasi), nanti kami pasti akan kabarkan kalau sudah ada hasil kesepakatan," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya