DPR Sahkan UU Papua Barat Daya
- DPR RI
VIVA Politik – Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Otonom Baru (RUU DOB) Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, Kamis, 17 November 2022. Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.
Sebelum disahkan, Puan meminta perwakilan Komisi II DPR untuk menjelaskan proses pengesahan RUU DOB Papua Barat Daya. Penjelasan lalu disampaikan anggota Komisi II Guspardi Gaus. "Izinkan kami menyerahkan RUU Papua Barat Daya disahkan bersama menjadi UU," kata Guspardi.
Setelah itu, Puan meminta persetujuan seluruh anggota Dewan untuk mengesahkan RUU DOB Papua Barat Daya. "Selanjutnya kami menanyakan kepada sidang fraksi apakah RUU DOB Papua Barat Daya dapat disetujui disahkan menjadi UU?"
Ketua DPR RI Puan Maharani hadir dalam “The 30th Annual Congress of the Asia-Pacific Parliamentary Forum” (APPF 30) di Thailand, Rabu, 26 Oktober 2022.
- ANTARA
"Setuju," kata seluruh anggota Dewan yang hadir.
Setelah itu, Puan mengetuk palu persetujuan yang disambut tepuk tangan para wakil rakyat yang hadir.
Warga mengungsi akibat banjir bandang di Sentani, Jaya Pura, Papua, Senin, 18 Maret 2019 (Foto ilustrasi).
- ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Bidik Harta Pelaku Investasi Bodong lewat RUU Perampasan Aset, DPR Soroti Nasib Korban Indra Kenz hingga Doni Salmanan
DPR mengusulkan RUU Perampasan Aset mengatur penyitaan harta pelaku investasi bodong dan penipuan umrah agar hasilnya diprioritaskan untuk mengganti kerugian para korban.
